Prabowo Bentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove untuk Perkuat Pencegahan Karhutla

Jakarta, NU Online

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu keputusan dalam pertemuan Presiden bersama sejumlah akademisi dan pakar untuk membahas pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove di Indonesia.

 

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

 

“Tadi Bapak Presiden memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional,” kata Brian dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden yang dikutip NU Online, Jumat (25/9/2026).

 

Brian mengatakan, pembentukan badan tersebut didasarkan pada kajian para ilmuwan yang menunjukkan perlunya satu lembaga untuk mengintegrasikan berbagai aspek pengelolaan gambut.

 

Menurutnya, pengelolaan data dan perizinan secara terpusat dapat memudahkan pemerintah menyusun strategi pengelolaan sekaligus melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap persoalan di lahan gambut dan mangrove.

 

“Data-data, kemudian izin-izin pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya,” terangnya.

 

Brian menambahkan, pertemuan tersebut juga membahas pemetaan lahan gambut berdasarkan pemanfaatannya di masing-masing wilayah. Pemetaan tersebut dinilai penting agar pengelolaan lahan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi setiap wilayah.

 

Selain pendekatan berbasis pengetahuan dan pemetaan, Brian mengatakan Presiden menekankan pentingnya memanfaatkan pengetahuan serta pengalaman masyarakat lokal. Kearifan lokal dinilai dapat menjadi rujukan dalam pengelolaan dan penanganan lahan gambut.

 

“Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal,” jelasnya.

Libatkan Masyarakat dan Ilmuwan

Presiden bersama para pakar juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk menjaga ekosistem gambut dan mencegah kebakaran.

 

Menurut Brian, edukasi tersebut perlu dimulai sejak lingkungan sekolah melalui penguatan kurikulum. Upaya pencegahan dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi.

 

Selain dapat menekan biaya, pencegahan juga dinilai dapat meminimalkan dampak kebakaran. Sebab, pemulihan lahan gambut yang telah terbakar membutuhkan penanganan yang kompleks dan waktu yang panjang.

 

Sementara itu, pemerintah menyatakan BPGMN nantinya akan diperkuat dengan dukungan ilmuwan dan profesional. Pendekatan berbasis desa dan masyarakat juga akan menjadi bagian dari upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).

 

Para pakar yang hadir dalam pertemuan tersebut berasal dari kalangan ilmuwan, akademisi, guru besar, dan peneliti yang berkonsentrasi pada sektor gambut dan mangrove dari sejumlah perguruan tinggi, antara lain Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Indonesia (UI), dan University of Nottingham.

 

Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta para ilmuwan dan akademisi melanjutkan pengkajian terkait pengelolaan gambut dan mangrove sebagai bahan penguatan kebijakan pemerintah.