Prabowo Bilang akan Evaluasi DPR dan Dukung Langkah Partai Nonaktifkan Anggota yang Picu Polemik

Jakarta, NU Online
Presiden Prabowo Subianto mengatakan komitmen pemerintah untuk mendengarkan aspirasi rakyat di tengah gelombang unjuk rasa yang terjadi di sejumlah daerah. 

Dalam pernyataannya, Prabowo menyampaikan bahwa negara menghormati kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.

 

"Dalam beberapa hari ini, saya terus memantau perkembangan situasi di Jakarta dan beberapa kota lain. Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat,” kata Prabowo usai menemui Pimpinan Partai Politik di Istana Negara, Jakarta, Ahad (31/8/2025).

 

Prabowo menyinggung soal dugaan pelanggaran aparat saat pengamanan aksi. Ia menegaskan bahwa proses pemeriksaan sudah berjalan dan diminta dilakukan secara cepat, transparan, dan terbuka bagi publik.

"Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan," ujarnya.

 

Prabowo menyambut positif langkah tegas partai politik yang menonaktifkan sejumlah anggotanya di DPR RI. Ia menyebut keputusan itu menunjukkan keseriusan partai dalam menjaga kepercayaan rakyat.

"Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan keliru," jelasnya.

Menurut Prabowo, langkah itu disertai komitmen pimpinan DPR untuk mencabut beberapa kebijakan yang selama ini menimbulkan polemik di masyarakat. 

"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," lanjut Prabowo.

Presiden menyebutkan bahwa para ketua umum partai politik telah menegaskan kepada fraksi masing-masing agar wakil rakyat di Senayan selalu peka dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

 

Prabowo mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, menjaga persatuan, serta menyalurkan aspirasi dengan cara-cara konstitusional. 

"Insyaallah, dengan langkah bersama antara pemerintah, partai politik, dan rakyat, bangsa ini mampu menghadapi tantangan dengan baik," pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah partai politik telah resmi menonaktifkan anggotanya di DPR RI pascademonstrasi besar yang dipicu oleh pernyataan kontroversial dan menyulut amarah rakyat. 

DPP Partai NasDem menyatakan menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach per 1 September 2025. 

Langkah serupa diambil DPP PAN yang menonaktifkan Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya) sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PAN.