Tindakan Korektif Segera Dukung Pengawasan Pelaksanaan Haji 2025

Jakarta, NU Online 
Komitmen Pengawasan Berdampak telah diterapkan secara konkret dalam pengawasan penyelenggaraan ibadah Haji 1446 H/2025 M. Salah satu inisiatif utamanya adalah penerapan Immediate Corrective Action (Tindakan Korektif Segera) terhadap sejumlah temuan layanan yang berpotensi menurunkan kualitas pelayanan jamaah.

Hal itu disampaikan Irjen Kemenag Khairunas saat Ngobrol Bareng Media bertajuk "Pengawasan Berdampak Itjen Kemenag RI" di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

"Pengawasan yang kami lakukan bukan hanya bersifat reaktif, tetapi langsung diikuti dengan aksi korektif di lapangan. Kami mendorong agar seluruh penyedia layanan bertanggung jawab penuh dalam memenuhi kontrak dan menjaga kualitas pelayanan," ujarnya.

Dalam hal akomodasi, Tim Pemantau Itjen Kemenag telah memberikan rekomendasi untuk melakukan penanganan sesegera mungkin atas laporan kamar yang tidak layak huni dan tidak sesuai kontrak, termasuk tidak tersedianya perlengkapan kamar mandi bagi jamaah.

"Cita rasa makanan adalah bagian penting dari kenyamanan jamaah selama berhaji. Karena itu, kami memastikan setiap menu yang disajikan bercita rasa khas Indonesia dan ramah bagi lansia. Chef dan bahan masakannya pun kami pastikan berasal dari Indonesia agar jemaah merasa seperti di rumah sendiri, meski sedang berada di tanah suci," ujarnya. 

Pada layanan transportasi, lanjutnya, pengawasan yang dilakukan oleh Itjen juga dilakukan untuk memastikan standar layanan transportasi antar kota (Madinah–Makkah) dan bus shalawat agar nyaman, tepat waktu, serta bebas pungutan liar.

"Kami memastikan seluruh moda transportasi baik dari Madinah ke Makkah maupun sebaliknya, serta bus shalawat, berjalan sesuai standar kenyamanan dan ketepatan waktu. Tidak boleh ada pungutan liar dalam bentuk apa pun," demikian pesan Khairunas. 

Saat ini, Itjen sedang menginisiasi adanya pembangunan Dashboard Layanan Haji, sebuah sistem pemantauan digital yang dirancang untuk membantu Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dalam mengelola pergerakan jamaah, terutama menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

"Dashboard ini adalah langkah awal menuju digitalisasi layanan haji yang lebih efisien dan transparan. Efektivitas layanan ini perlu didukung oleh sistem data yang terintegrasi, akurat, dan selalu diperbarui. Maka saya minta seluruh pihak, baik di tanah air maupun Arab Saudi, untuk memastikan kualitas dan konsistensi data sebagai fondasi utama keberhasilan layanan ini," katanya.

Dalam kesempatan itu, Khairunas juga menjelaskan, penjabaran Pengawasan Berdampak akan berfokus pada tiga pilar utama.

Pertama, solutif, yakni pengawasan dilakukan dengan pendekatan adaptif dan berbasis data untuk meningkatkan akuntabilitas. Kedua, kolaboratif berarti menjadikan Inspektorat Jenderal sebagai mitra strategis dalam peningkatan kapasitas organisasi dan pelayanan publik. Ketiga, berkelanjutan, artinya pengawasan yang memberikan kontribusi positif dan transformatif secara konsisten.

"Pengawasan tidak cukup hanya untuk menemukan kesalahan. Ia harus mampu menghadirkan solusi, menjadi mitra strategis, dan mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Namun, jika ditemukan pelanggaran serius, kami siap mengambil langkah tegas dan terukur," kata Khairunas menambahkan.