Walhi Ungkap Bencana Berulang Bukan Ulah Alam, tapi Dampak Kebijakan yang Abai Keselamatan Rakyat

Jakarta, NU Online

Di tengah banjir, longsor, kekeringan, abrasi, dan berbagai bencana hidrometeorologi yang terus berulang di sejumlah daerah, Desk Disaster Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Region Sumatera dan Jawa menilai persoalan utama bukan terletak pada faktor alam semata, justru kegagalan tata kelola lingkungan dan arah pembangunan yang dinilai lebih mengutamakan kepentingan investasi daripada keselamatan rakyat serta keberlanjutan ekosistem.

Walhi menegaskan bahwa istilah “bencana alam” tidak boleh lagi digunakan untuk menutupi akar persoalan yang sesungguhnya. Berbagai bencana yang terjadi, menurut mereka, merupakan bencana ekologis yang lahir dari akumulasi kerusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, serta kebijakan pembangunan yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Mitapasa Jawa Tengah, Zakaria, mengatakan bahwa bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, abrasi, dan berbagai bencana lainnya merupakan cerminan dari krisis ekologis yang semakin nyata akibat kerusakan lingkungan dan tata ruang yang tidak berpihak pada keselamatan masyarakat.

“Kami menilai, yang perlu dipertanyakan bukanlah hujan atau kemarau, melainkan mengapa setiap kali proses alam terjadi, rakyat selalu menjadi pihak yang paling terdampak. Selama akar persoalan berupa kerusakan ekologis dan tata kelola lingkungan yang buruk tidak diselesaikan, bencana akan terus berulang,” ujarnya dalam keterangan yang diterima NU Online, Senin (10/8/2026).

Zakaria menegaskan pemerintah harus menghentikan kebijakan yang justru memperbesar risiko bencana dan mulai melakukan pembenahan mendasar terhadap tata kelola ruang dan sumber daya alam.

“Kami mendesak pemerintah untuk menghentikan kebijakan dan praktik yang memperbesar risiko bencana, mengevaluasi tata kelola ruang dan sumber daya alam, memperkuat upaya mitigasi berbasis masyarakat, serta memastikan pemulihan pascabencana dilakukan dengan memulihkan ekosistem sekaligus melindungi hak-hak masyarakat terdampak. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas. Keadilan ekologis harus menjadi arah pembangunan,” tegasnya.

Masopala Sumatera Selatan, Suci Indah Sari mengungkapkan bahwa generasi muda kini tumbuh di tengah krisis ekologis yang semakin nyata.

“Yang lebih mengkhawatirkan, publik perlahan dipaksa menerima kondisi ini sebagai sesuatu yang wajar, seolah-olah bencana hanyalah konsekuensi alamiah dari letak geografis Indonesia. Padahal, banyak bencana yang terjadi hari ini merupakan dampak dari kerusakan ekologis dan tata kelola lingkungan yang buruk,” ucapnya.

Ia menambahkan bahwa Desk Disaster Walhi Region Sumatera dan Jawa akan terus mengawal upaya membongkar akar penyebab krisis ekologis serta menguatkan suara masyarakat terdampak, termasuk perempuan dan generasi muda.

Sementara itu, Manager Pengelolaan Isu Bencana Ekologis Walhi Nasional, Melva Harahap, menegaskan bahwa perlindungan hutan, daerah aliran sungai, kawasan pesisir, dan bentang alam lainnya merupakan syarat utama pengurangan risiko bencana.

 

Menurutnya, ketika fungsi-fungsi ekologis dikorbankan demi eksploitasi sumber daya alam dan pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan, masyarakat menjadi pihak yang paling rentan menanggung dampaknya.

“Hutan, daerah aliran sungai, kawasan pesisir, dan bentang alam lainnya merupakan sistem penyangga kehidupan yang berperan mengurangi risiko banjir, longsor, kekeringan, hingga krisis iklim,” ujarnya.

Melva menegaskan pemerintah harus memastikan setiap kebijakan pembangunan mengacu pada peta rawan bencana yang disusun secara partisipatif, bukan semata-mata mengedepankan kepentingan investasi.

Ia menambahkan bahwa langkah tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab negara untuk mewujudkan keadilan ekologis dan mencegah warisan kerusakan lingkungan bagi generasi mendatang.