Yenny Wahid Dorong Konsolidasi Aset untuk Perkuat Rumah Sakit NU

Jombang, NU Online

Direktur Wahid Foundation Zannuba Ariffah Chafsoh (Yenny Wahid) mendorong Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama (PDNU) membangun sistem kesehatan yang terintegrasi, salah satunya melalui konsolidasi aset rumah sakit milik Nahdlatul Ulama (NU).

Hal tersebut disampaikan Yenny dalam Halaqah Nasional PDNU yang digelar di STIKES Bahrul Ulum, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (28/8/2026).

Menurut Yenny, persoalan utama yang dihadapi NU dalam pengembangan layanan kesehatan bukan semata-mata soal infrastruktur, melainkan lemahnya sistem dan konsolidasi aset. Banyak aset kesehatan NU, termasuk rumah sakit, dinilai masih berjalan sendiri-sendiri sehingga belum memiliki daya ungkit yang cukup untuk melakukan ekspansi.

“Persoalan utamanya adalah sistem dan konsolidasi aset. Konsolidasi aset itu seharusnya memungkinkan rumah sakit-rumah sakit NU untuk melakukan ekspansi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, aset yang tersebar dan terpecah-pecah membuat potensi besar yang dimiliki NU belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Karena itu, diperlukan upaya mengintegrasikan aset tersebut dalam satu sistem yang memungkinkan akses pembiayaan dan pengembangan layanan menjadi lebih besar.

“Problemnya sudah terlalu banyak terpecah-pecah. Tidak ada upaya yang terintegrasikan dalam satu aset yang terkonsolidasi sehingga bisa menjadi basis untuk mendapatkan akses yang lebih besar dan kemudian melakukan ekspansi,” katanya.

Yenny berharap forum PDNU dapat melahirkan badan atau instrumen finansial yang memungkinkan adanya investasi pada rumah sakit NU di berbagai daerah.

Menurutnya, ketika sebuah badan memiliki saham di rumah sakit-rumah sakit NU daerah, integrasi sistem akan lebih mudah dilakukan. Model tersebut juga dapat menjadi salah satu cara untuk memperkuat jaringan layanan kesehatan NU tanpa harus membangun seluruh fasilitas dari awal.

“Begitu sudah bisa terkonsolidasi asetnya, saya berharap di forum PDNU ini sudah bisa menghasilkan badan finansial yang kemudian bisa berinvestasi dan mengambil saham di rumah sakit-rumah sakit di daerah yang punya NU,” jelasnya.

Yenny menilai NU sebenarnya memiliki modal sosial yang sangat kuat untuk mengembangkan jaringan layanan kesehatan. Salah satunya adalah kepercayaan dan loyalitas warga Nahdliyin.

Ia mengatakan, ketika kualitas layanan rumah sakit NU setara dengan rumah sakit lainnya, warga NU memiliki kecenderungan untuk memilih rumah sakit milik NU.

“Kalau kualitasnya sama antara rumah sakit NU dengan rumah sakit biasa, tentunya orang NU akan memilih ke RSNU,” tuturnya.

Karena itu, penguatan branding NU perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan dan pembangunan sistem yang terintegrasi. Menurut Yenny, modal sosial dan kepercayaan warga tersebut harus dikelola melalui sistem yang efektif dan efisien.

Selain pembangunan infrastruktur fisik, ia menekankan pentingnya investasi pada sumber daya manusia, termasuk melalui berbagai pelatihan.

“Kita tidak harus membangun infrastruktur fisik saja, tetapi juga yang lainnya seperti pelatihan-pelatihan. Saya rasa bangunan sistem yang efektif dan efisien harus diaktifkan dalam blueprint,” ujarnya.

Utamakan manusia, bukan sekadar bangunan

Lebih jauh, Yenny melihat persoalan layanan kesehatan tidak dapat dilepaskan dari tantangan pemerataan. Ia mengingatkan agar pembangunan kesehatan NU tidak hanya berpusat di kota-kota besar.

Dari perspektif yang ia sebut sebagai cara pandang Gus Dur, pertanyaan utama dalam pembangunan kesehatan adalah bagaimana masyarakat di daerah terpencil, termasuk warga Nahdliyin, dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang setara dengan masyarakat di perkotaan.

“Kita sama-sama tahu bahwa persoalan kedokteran masih sangat kompleks. Saya melihat dari kacamata anaknya Gus Dur, pertanyaannya yang utama bagaimana masyarakat yang ada di daerah terpencil, Nahdliyin itu bisa mengakses layanan seperti di kota,” ungkapnya.

Menurut Yenny, prinsip keadilan harus menjadi pijakan dalam pembangunan kesehatan NU. Karena itu, orientasi pembangunan tidak boleh berhenti pada pembangunan gedung atau fasilitas kesehatan, tetapi harus memastikan manusia yang membutuhkan layanan benar-benar mendapatkan akses.

“Adil buat semua, seperti itulah kacamata Gus Dur. Manusianya dulu baru bangunannya,” tegasnya.

Ia menambahkan, pembangunan jaringan kesehatan NU hendaknya diarahkan untuk menghadirkan pemerataan layanan. Jangan sampai tenaga kesehatan dan fasilitas hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara masyarakat di daerah terpencil masih kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

“Kita hendak melayani orang. Yang kita lihat adalah bagaimana pemerataan, jangan hanya kumpul di kota-kota besar,” tandasnya.

Kontributor: Nazlal Firdaus Kurniawan