DPR Desak Sanksi RS Penolak Ibu Hamil, Tegaskan Warga Miskin Cukup Berobat dengan KTP
DPR meminta Kemenkes memberikan sanksi terhadap RS yang menolak ibu hamil sampai meninggal.
Kumpulan artikel kategori Nasional
DPR meminta Kemenkes memberikan sanksi terhadap RS yang menolak ibu hamil sampai meninggal.
Rais Syuriyah PWNU NTT dan Rais Syuriyah PWNU Jakarta menyampaikan usulan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang ada di PBNU.
BNPB mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi, terlebih 53 ribu desa masuk zona rawan.
Usulan kepada pemerintah terkait guru, dari simplifikasi administrasi, pengembalian pada tugas semestinya sebagai pengajar, hingga kesejahteraan.
Ada ragam pandangan mengenai definisi nikah siri sehingga berdampak perbedaan hukum di kalangan para ulama. Namun yang pasti, merugikan anak istri.
Aturan turunan KUHAP baru disebut Wamenkum hampir rampung, meskipun ada dua isu krusial yang mandek.
Pelaksanaan TKA 2025 masih menyisakan pekerjaan rumah yang harus diperbaiki. Baik dari aspek teknis maupun integritas penyelenggaraan.
Pengaturan yang lebih terukur diperlukan agar rumah ibadah dapat menjadi bagian dari sistem penanggulangan bencana nasional.
Keberadaan marbot perempuan yang membantu kebutuhan jamaah perempuan masih sangat minim. Di banyak masjid, posisi marbot umumnya diisi oleh laki-laki.
PWNU DIY menyerukan, Nahdliyin tetap jaga ketenangan, ukhuwah, dan keutuhan jam'iyyah, serta tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas validitasnya.
Guru seperti kehilangan substansi mengajar karena dibebani administrasi dan sistem yang berlapis.
Dari aspek kesehatan, ketidakjelasan identitas membuat ibu dan anak kesulitan memperoleh layanan optimal.