Koalisi Masyarakat Sipil: KUHAP Jadikan Polri Lembaga Superkuasa Tanpa Kontrol
KUHAP yang baru disahkan 18 November 2025. Sejumlah ketentuannya membuka peluang penuh Polri bertindak tanpa definisi, batasan, tanpa pengawasan.
Kumpulan artikel kategori Nasional
KUHAP yang baru disahkan 18 November 2025. Sejumlah ketentuannya membuka peluang penuh Polri bertindak tanpa definisi, batasan, tanpa pengawasan.
Ulama berperan strategis sebagai penuntun moral bangsa. Ulama perlu menguasai teks keagamaan sekaligus memahami perkembangan ilmu pengetahuan modern.
Pada 2024 ada 330.097 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Mayoritas kasus di ranah personal, ranah publik dan negara.
UU PDP mewajibkan data dihapus ketika masa penyimpanan berakhir, sedangkan aturan kearsipan nasional mengharuskan sebagian data disimpan hingga puluhan tahun.
Curah hujan tinggi di sejumlah negara mengakibatkan bencana, mulai banjir hingga longsor di wilayah Asia Tenggara, khususnya.
Jutaan pekerja formal bisa bekerja produktif tanpa ditopang para PRT. Jika UU PPRT dibiarkan akan terus menimbulkan masalah.
Kelompok teroris memanfaatkan berbagai platform digital medsos , gim daring, aplikasi pesan instan, hingga situs tertutup untuk mendekati anak-anak.
Kasus yang menimpa Bilqis menunjukkan lemahnya kewaspadaan publik ketika anak berada di ruang terbuka.
Kemenhaj mengusung reformasi kelembagaan dan integritas dimana struktur kelembagaan daerah akan segera dirampungkan.
Pengawasan tidak cukup dilakukan hanya melalui fitur teknis, tetapi membutuhkan komunikasi dua arah agar anak memahami risiko digital dan orang tua mengetahui cara mengawasinya.
Proses pendaftaran seleksi ini berlangsung pada 20-28 November 2025. Terdapat dua formasi yang akan dibuka dalam seleksi PPIH 1447 H tingkat daerah.
Kemenko PMK mengungkap bahwa 4 dari 10 anak Indonesia masih belum terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak, di antaranya hak pendidikan.