Dinamika NU: Perbedaan, Fitnah, dan Penataan Masa Depan

Suatu ketika, Yusril Ihza Mahendra terlibat obrolan akrab dengan almarhun Mahbub Djunaidi, wartawan senior yang berpulang tahun 1995. “Kok kiai NU berantem melulu, Bung?” tanya Yusril. 

Mahbub yang Betawi tulen menjawab,“Berantemnya cuma di koran. Kalau ketemu hangat, saling rangkul dan mendoakan,” jelas jurnalis yang diberi gelar Pendekar Pena ini. 

Moment itu dikisahkan lagi dalam sebuah podcast yang juga dihadiri Mahfud MD. Intinya, kiai NU bukannya berselisih, hanya beda pendapat, nothing personal, nyalakan suasana demokratis, warisan kiai sepuh bahkan para muasis (pendiri).

Beda itu biasa. Terlihat berantem, sekadar keukeuh pada pandangan masing-masing. Meminjam istilah almarhum Prof. Poespoprodjo, dosen filsafat di Universitas Padjadjaran: objetivitas suatu objek ditentukan kekayaan subjektif. Semata visi berujung ijtihad aktif demi kesejahteraan umat.


Sejarah mencatat, di masa awal, inisiatif KH Wahab Chasbullah memproses Nahdlatut Tujjar lalu Nahdlatul Wathon sampai akhirnya Nahdlatul Ulama pada KH Hasyim As’ari juga diisi diskusi intens. 

Kiai Hasyim tak langsung setuju, tapi diskusi dengan gurunya KH Muhammad Kholil Bangkalan. Sang guru ber-istikharah, diberi isyarat, surat As-Saff (61:8) yang intinya agar api Islam tetap berkobar. Izin diberikan, lahirlah NU. 

Kisah lain tercatat antara NU-Masyumi di awal-awal republik. Kiai Hasyim komit Masyumi adalah satu-satunya partai politik umat Islam, KH Wahab Chasbullah pengganti Rais ‘Aam mengubah kebijakan NU berdasar strategi organisasi. NU keluar dari Masyumi, jadi partai politik ikut pemilu 1955. 

Menyoal ini, KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PBNU sekarang menganalisa dalam bukunya PBNU-Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama- seandainya NU tak keluar dari Masyumi mestinya Indonesia sudah jadi negara Islam. Karena keluar itulah, kita tetap NKRI, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika. Demikian paparan Kiai Yahya. 

Mundur ke belakang, NU memang ‘berbahaya’ di awal kelahirannya. Pemerintah kolonial wajib menjinakkan NU lewat narasi para kiainya. Di Muktamar ke-2 Nahdatoel Oelama (NO), Surabaya 9 Oktober 1927, beredar hoaks, NU pro Belanda! NU dikatakan memuji-muji pemerintah kolonial dalam masalah agama dan berharap kesinambungan kerja sama dengan Belanda. Katanya ini disampaikan Rais Akbar KH Hasyim Asy’ari di hadapan 2000-an Nahdliyin, di Masjid Ampel Surabaya. Malamnya, narasi sama disebar dalam rapat umum, di tengah 1500-an kiai- santri. NU dikabarkan memuji muji Belanda, mesra dan sangat kooperatif. 

Fakta sejarah ini termaktub dalam arsip "Koloniaal Archief Gehein Mail Rapport 216/X/28" atau Laporan Surat Rahasia Kolonial, disimpan di Nationaal Archief (Arsip Nasional), Denhaag Belanda. 

Berita bohong era kolonial ini indikator besarnya pengaruh NU dan harus diredam dengan cara tak berkelas. Kenyataanya, kiai-santri terang-terangan menentang penjajah lewat pikiran dan fisik hingga lahirlah Republik Indonesia. 

NU memang progresif! KH Achmad Shiddiq, Rais ‘Am terpilih (Situbondo-1984) bepidato di atas mimbar agar warga Nahdliyin mengamalkan 3 hal penting: ukhuwah islamiyah (sesama muslim), ukhuwah wathoniah (sebangsa) dan ukhuwah basyariyah (sesama manusia).


Statement kuat untuk tak hanya urus Islam tapi juga bangsa dan sesama manusia. Bukan sekadar regional, tapi nasional malah global. Sesuai istilah kekinian, Merawat Jagad Membangun Peradaban, kebangkitan umat Islam modern, gambaran cerdik cendekia Barat, the standar bearer of civilitation, sang pembawa bendera peradaban. 

Kisah sejarah ini tentunya diteruskan nanti dalam perhelatan akbar, Muktamar ke-35 terjadi di Tambakberas, Jombang. Harapan menjelma sebagai energi besar pembenahan ke depan. Soal tata kelola internal, merangkai apik kemana NU melangkah dalam koridor konstitusi negara. Harapannya perhelatan ini tak sekadar debat seru demi porsi kekuasaan, siklus rebutan pucuk pimpinan 5 tahunan atau hingar bingar ekstravaganza massa membludak penuh semangat. Tak hanya semangat kumpul tokoh spiritual Ahlussunnah wal Jama’ah kiai, nyai, ajengan, gus bareng jutaan santri struktural ataupun kultural.

Prioritas pada keselarasan substantif antara pemegang kekuasaan tertinggi, penentu strategis, etika jam'iyah (syuriyah) dan para teknokrat, birokrat, pelaksana operasional (executing body) atau tanfidziyah. Dua pihak ditantang selaras-harmonis sejalan mandat sila 4 Pancasila- musyawarah mufakat. Bukan perkara mudah, perlu ekstra giat demi hasil idaman, pinjam slogan Mao Tse Tung, pemimping Tiongkok -leaping forward. Melompat jauh ke depan hindari tergerus peradaban. Jangan sampai jumud-stagnan walau terlihat dinamis. 

Syuriyah dan tanfidziyah, dua unsur penentu kebijaksanaan strategis kelembagaan. Terkait tata kelola aset termasuk kordinasi dengan pihak eksternal utamanya urusan bisnis demi pendanaan penggerak roda organisasi. Tanfidziyah wajib punya rem, strategi mencari berkah dan takzim. Sementara syuriyah bukan sekadar stempel legitimasi formalis, tapi garda depan keputusan krusial, sinergi antarlembaga, masalah hukum sampai investasi. Ia pengendali teliti-sistematis misal lewat saringan bahtsul masail, uji konstitusionalitas sampai soal terkait adat-agama. Inilah system of check and balance yang wajib termuat dalam Peraturaan Perkumpulan (PERKUM) NU. Perjuangan demi kemaslahatan umat.

Kita lihat nanti.

Nasyirul Falah Amru, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia