Gus Dur, Iran, dan Anti-Impersialisme

Ketika Mohammad Mosadegh terpilih sebagai perdana menteri Iran secara demokratis, 28 April 1951, tato pembungkaman negara itu sebenarnya sedang dimulai.

Kemenangan itu menjadi titik awal perlawanan Iran terhadap kolonialisme perusahaan-perusahaan asing, terutama Inggris, yang telah mengeruk 85 persen keuntungan dari eksplorasi migas. Itu fakta imperialisme paling eksploitatif bagi negara yang sedang berupaya keluar dari kemiskinan di Timur Tengah. 

Mosadegh menasionalisasi perusahaan asing. Yang terbesar adalah Anglo-Iranian Oil Company, kemudian hari menjadi British Petroleum Ltd. Sikap Mosadegh membuat Inggris tidak senang dan meminta bantuan Amerika Serikat untuk menjatuhkan pemimpin demokratis itu.

AS yang mulai dikenal penyubur demokrasi pasca-Perang Dunia II, salah satunya ditebar melalui pemikiran filsuf Perancis, Alexis de Tecqueville, Democracy in America, mulai mempelajari cara “mengeliminasi” Mosadegh. Mereka membuat “operasi Ajax” untuk kembali menguasai minyak dan gas Persia yang telah dinikmati Inggris sejak 1908.

Awalnya, menurut broadcast artis Shannon Kincaid, upaya Invasi Mosadegh tidak disetujui Presiden AS asal Partai Demokrat, Harry Truman. Namun penggantinya, Dwight D. Eisenhower, mengamini. Ia punya ide lebih licik dan halus: menjatuhkan pemerintahan sah melalui kudeta.

Kesalahan Mosadegh ialah terlalu mempercayai AS. Padahal melalui CIA-Secret Intelligence Service (M-16) di belakang layar, mereka membangun strategi seolah-olah ada ketidakpuasan sosial di Iran. Pada akhirnya, 19 April 1953, Mosadegh jatuh dan dipenjara. 

Kemudian, naiklah pemerintahan boneka AS, Shah Reva Pahlevi sebagai “raja Iran”. Konstitusi Iran diubah dan keluarga Shah mulai berfoya-foya tanpa batas, menjadikan Iran sapi perah Barat. Amerika? There no free lunch. Perusahaan Paman Sam mendapatkan konsesi 40 persen minyak dan gas Iran sebagai pelopor kudeta.

Memori kejahatan dunia
Ingatan masyarakat Iran atas perilaku Shah yang merupakan wayang AS tidak hilang begitu saja. Yang paling memilukan di tengah kemiskinan Iran, Pahlevi melakukan parade padang pasir memperingati 2500 peradaban kekaisaran Persia. Itu pesta termegah dan termahal di dunia. Tak kurang 635 juta dollar dihamburkan. Nilai itu setara $4,8 miliar saat ini atau Rp60 triliun. Ia mengundang 65 pemimpin dunia dengan 65 ribu pasukan pengamanan, dari AS hingga Indonesia (saat itu dihadiri Soeharto). Mereka bergembira untuk pesta hampa satu hari, 14 Oktober 1971.

Namun, sejak saat itu kemuakan rakyat Iran semakin memuncak. Gelombang demonstrasi terjadi bergulung-gulung sejak 1977 dan berakhir pada 1 Februari 1979 ketika Ayatollah Khomenei kembali ke Teheran dan Shah Reza Pahlevi menyingkir ke AS pada 16 Januari 1979. Pada Desember 1979 konstitusi Iran akhirnya berubah menjadi Republik Islam dengan pemimpin tertinggi Ayatollah Khomeini dan sosiolog Islam Iran paling berpengaruh, Ali Shariati, sebagai ideolognya. Sistem teokrasi Islam berideologi sosialis itu bertahan hingga sekarang.

Kekalahan Amerika Serikat saat itu tidak berhenti begitu saja. Satu tahun setelah revolusi, AS mulai mencari cara melemahkan Iran. Mulai dari aksi perang saudara Irak – Iran 1980 -1989, dengan infiltrasi Israel di tengah-tengahnya, hingga perang 28 Februari 2026 yang dikenal dengan strategi pengecut: Pre-emptive strike. 

Strategi melemahkan lawan sebelum deklarasi perang itu diduplikasi juga oleh Israel. Israel pernah mempraktikkan pre-emptive war pada perang 12 hari di Iran (13-24 Juni 2024) yang berujung kekalahan memalukan dan memohon gencatan senjata.

Namun sejak Presiden Jimmy Carter hingga periode kedua Donald Trump, pemerintahan Iran tetap bertahan, sekokoh kejayaan Kerajaan Persia pasca-pengislaman masa Khalifah Umar bin Khattab (634-644). Bahkan wafatnya Ayatollah Ali Khamenei; sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran cum filsuf Kantian, Ali Ardhasir Larijani; dan mantan presiden, Mahmoud Ahmadinejad, tidak membuat perlawanan Iran menjadi sirna.

Tautan Teologi-Politik
Salah satu yang menjadi penguat dasar perlawanan Iran ada pada sistem teokrasi yang bersanding dengan politik representatif. Dalam sistem teokrasi Iran, tokoh tertinggi (the supreme leader) diangkat oleh dewan ahli hukum Islam (wilayatul faqih). Sejak pertama kali dipraktikkan, baru tiga orang diangkat menjadi pemimpin tertinggi agama dan politik: Ayatollah Ruhullah Khomenei (1979-1989), Ayatollah Ali Khamenei (1989-28 Februari 2026), dan Ayatollah Mojtaba Khamenei (8-9 Maret 2026 – sekarang).

Sistem politik di Iran ini menjadi suatu model penyatuan antara tauhid, muamalah, dan siyasah. Kembali mengingat pidato KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) saat terpilih pertama kali sekali sebagai Ketua Umum PBNU di Situbondo, 1984. Menurutnya, sistem politik Islam Iran adalah model yang menjadikan seluruh sendi-sendi Islam bergerak dan operasional.

“Jadi Islam tidak bisa dilihat dalam bentuk lepas-lepas. Antara ibadah tidak bisa dilepaskan dengan muamalah. Antara ta’lim tidak mungkin tidak berhubungan dengan siyasah. Antara perjuangan pasti berkaitan dengan hubungan sosial. Semuanya itu harus dijalin dengan suatu ikatan tauhid yang kuat, melalui ketundukan mutlak kepada hukum-hukum agama”.

Pada saat itu, Gus Dur memuji sistem wilayatul faqih yang dipraktikkan oleh Ayatollah Khomeini. Sistem politik itu mampu menjadikan nilai-nilai Islam dilegislasi dan bertransformasi menjadi hukum positif, sementara di sisi lain pengembangan etika sosial yang sesuai dengan norma-norma global terus diadopsi. Meskipun itu adalah sistem politik, tetap memberikan kebebasan kepada warga untuk memajukan pendidikan, inovasi, dan teknologi.

Pandangan Gus Dur itu semakin bergema saat ini. Meskipun pidatonya di Pesantren Salafiyah As-Syafi’iyah Sukorejo, Asembagus diarahkan pada sistem politik Iran saat itu, ia beresonansi ke dalam negeri terkait upaya monolitisme Pancasila sebagai asas tunggal yang diberlakukan setahun kemudian. Banyak ulama NU yang menolak asas tunggal Pancasila, karena ada penggiringan menjadi alat politik, praktik ideologi tertutup, dan kepentingan otoritarianisme Orde Baru. Persis model pembungkaman Islam era Pahlevi di Iran.

Namun, akhir pidatonya seperti profecy tentang Iran saat ini. Gus Dur menyerukan agar kaum Muslimin dunia memiliki kesadaran konsolidatif dan merasa senasib-seperjuangan dengan Islam Iran yang dibangun oleh Ayatollah Ruhullah Khomeini. 

Mendengar pernyataan Gus Dur itu seperti melihat cermin buram saat ini, ketika dunia Islam sudah terfragmentasi sedemikian rupa. Apalagi ketika wajah negara Islam Teluk (Arab Saudi, Yordania, UEA, Qatar, Kuwait, dan Bahrain) telah kehilangan nilai daulah wal jamaah karena menjadi pengikut Trump – Netanyahu. 

Hanya Iran lah yang menjadi saksi atas penghapusan sejarah Palestina oleh Israel. Iran satu-satunya negara yang mempertahankan 100 ribu file genosida warga Gaza oleh militer Israel, 18.000 di antaranya adalah anak-anak. Iran adalah satu-satunya negara yang ikut menjadi saksi atas pembunuhan Hind Rajaab, 6 tahun, ditembak saat melarikan diri bersama keluarganya; Sand Abou Al Shaer, 70 hari, dibunuh; Sidra Hasouna, 7 tahun, dimutilasi oleh IDF, dan lain-lain. Semua itu atas lisensi propaganda Netanyahu - sebagaimana pemaparan anggota parlemen Belanda, Stephan van Baarle.

Jadi, seperti wasiat Gus Dur 42 tahun lalu, membela Iran bukan semata membela sebuah negara di Teluk, tapi membela identitas Islam dan poros anti-imperialisme yang saat ini terus disalahpahami dunia dan media Barat.

Teuku Kemal Fasya, Dosen Antropologi Fisipol Universitas Malikussaleh. Pengurus Lakspesdam NU Aceh.