Bireuen, NU Online
​​​​Empat bulan lebih pascabanjir, pendataan korban di Kabupaten Bireuen dinilai masih bermasalah dan perlu dilakukan verifikasi ulang. Sejumlah keuchik (kepala kampung) di wilayah terdampak menyebutkan adanya ketidaksesuaian data, termasuk warga yang rumahnya hilang namun justru masuk kategori Tidak Memenuhi Kriteria (TMK).

 

Keuchik Pante Lhong, Kecamatan Peusangan, Murizal, mengatakan seluruh rumah di wilayahnya terdampak, mulai dari hilang terseret banjir hingga rusak berat dan ringan. Namun, dalam data terbaru, sejumlah nama warga yang sebelumnya terdata sebagai korban justru berubah status menjadi TMK.

 

“Kami menerima banyak keluhan warga. Mereka mempertanyakan kenapa tidak lagi masuk dalam data penerima bantuan, padahal rumah mereka hilang,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).

 

Hal serupa disampaikan Keuchik Tingkeum Manyang, Kecamatan Kutablang, Mawardi. Ia menyebutkan masih ada delapan keluarga yang terpaksa tinggal di meunasah karena kehilangan tempat tinggal.

 

“Sebanyak 18 kepala keluarga rumahnya hilang, dan puluhan lainnya rusak berat dan ringan. Tapi dalam verifikasi, ada yang justru tidak masuk kategori penerima,” katanya.

 

Sementara itu, Keuchik Blang Mee, Ferizal, mengungkapkan data awal yang diajukan mencapai sekitar 400 kepala keluarga. Namun setelah verifikasi, banyak yang dinyatakan TMK. Selain itu, dari lebih 300 usulan Dana Tunggu Hunian (DTH), baru sekitar 90 yang terealisasi.

 

“Kami minta pendataan ulang dilakukan bersama perangkat desa agar tidak terjadi kesalahan dan masyarakat tidak menyalahkan aparat gampong,” ujarnya.

Kondisi di lapangan juga menunjukkan bahwa meskipun sudah memasuki empat bulan pascabanjir, sejumlah wilayah seperti Pante Lhong masih dipenuhi endapan lumpur. Sebagian korban telah menerima bantuan, namun sebagian lainnya masih menunggu kepastian.

Menanggapi hal tersebut, aktivis muda Bireuen, Haris Munandar atau akrab disapa Gus Atok, menilai persoalan utama terletak pada lemahnya validasi data di lapangan.

 

“Pendataan ini tidak boleh asal. Ini menyangkut hak masyarakat yang sedang dalam kondisi sulit. Kalau datanya tidak akurat, maka bantuan juga tidak tepat sasaran,” ujarnya.

 

Aktivis yang pernah mengemban amanah Ketua GP Ansor Bireuen itu menegaskan bahwa pemerintah harus segera turun langsung melakukan verifikasi ulang secara menyeluruh.

 

“Perlu keterlibatan semua pihak, termasuk perangkat desa dan masyarakat. Jangan sampai ada korban yang terabaikan hanya karena kesalahan administrasi,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa transparansi dalam pendataan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik. “Kalau data tidak terbuka dan tidak jelas, maka akan terus menimbulkan kecurigaan di masyarakat,” tegasnya.

 

Dengan kondisi tersebut, desakan untuk melakukan pendataan ulang semakin menguat. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah konkret agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Pasalnya, di tengah kondisi pascabencana yang belum sepenuhnya pulih, keakuratan data menjadi penentu utama dalam proses pemulihan kehidupan masyarakat.