Nagan Raya, NU Online

Pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban banjir bandang di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, dilaporkan hampir rampung dengan capaian sekitar 90 persen. Meski demikian, proses pemulihan pascabencana dinilai belum sepenuhnya selesai dan masih memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Pelaksana Tugas (Plt) Camat Beutong Ateuh, Zulkifli, mengatakan sebagian besar warga terdampak kini telah menempati huntara yang dibangun oleh pemerintah maupun secara swadaya.

“Sudah 90 persen. Namun, masih ada sebagian warga yang menumpang di rumah saudara,” ujarnya, Sabtu lalu.

Ia juga memastikan saat ini tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda darurat. Seluruh pengungsi telah dipindahkan ke hunian sementara yang dinilai lebih layak dan aman.

“Untuk tenda sudah tidak ada lagi. Semua sudah di huntara,” katanya.

Banjir bandang yang terjadi pada 26 November 2025 menerjang empat desa di wilayah tersebut, yakni Blang Puuk, Blang Meurandeh, Kuta Teungoh, dan Babah Suak. Bahkan, dua desa dilaporkan hilang akibat derasnya arus banjir, sehingga pemerintah harus merelokasi warga ke lokasi baru.

Pembangunan huntara menjadi salah satu langkah awal dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Kehadiran hunian sementara ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

Namun, Ketua GP Ansor Aceh, Azwar A. Gani, mengingatkan bahwa pembangunan huntara tidak boleh menjadi satu-satunya fokus dalam proses pemulihan.

“Huntara memang penting, tetapi pemulihan tidak boleh berhenti di situ. Kita harus memastikan masyarakat benar-benar pulih, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis,” ujarnya.

Ia menilai masih adanya warga yang menumpang di rumah kerabat menunjukkan proses pemulihan belum sepenuhnya merata. Oleh karena itu, diperlukan langkah lanjutan yang lebih komprehensif, termasuk percepatan pembangunan hunian tetap (huntap).

“Jangan sampai pemulihan berjalan setengah jalan. Pemerintah perlu memastikan seluruh korban mendapatkan haknya secara adil,” tegasnya.

Azwar juga menyoroti pentingnya pendataan yang akurat agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Menurutnya, persoalan data kerap menjadi kendala dalam penyaluran bantuan di berbagai daerah terdampak bencana.

“Pendataan harus dilakukan secara transparan dan akurat agar tidak ada masyarakat yang terlewat,” tambahnya.

Selain itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat solidaritas sosial dalam membantu korban bencana. Nilai gotong royong dan kepedulian dinilai menjadi kunci penting dalam mempercepat proses pemulihan.

“Kita semua punya tanggung jawab untuk saling membantu. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga kewajiban kita sebagai sesama,” ujarnya.

Pembangunan huntara yang hampir rampung menjadi kabar positif bagi masyarakat. Namun, tantangan ke depan masih cukup besar, terutama dalam memastikan keberlanjutan kehidupan warga pascabencana.

Dengan sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen bangsa, diharapkan proses pemulihan dapat berjalan lebih optimal dan tidak meninggalkan persoalan baru.

Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa penanganan bencana tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga harus mencakup pemulihan menyeluruh yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.