Bekasi, NU Online

Krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selama hampir tiga bulan terakhir kian membebani masyarakat. Selain mengganggu kebutuhan sehari-hari, kekeringan juga memukul perekonomian warga yang menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian.

Warga Cibarusah, Ahmad Djaelani, mengatakan mayoritas masyarakat di wilayah tersebut bergantung pada aktivitas pertanian. Namun, minimnya pasokan air menyebabkan lahan pertanian kekurangan air sehingga berdampak pada hasil produksi.

"Dengan adanya kekeringan ini, otomatis proses produksi ekonomi tidak berjalan. Sawah kekurangan air, tanaman juga kekurangan air. Ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perekonomian warga," katanya kepada NU Online, Senin (3/8/2026).

Menurut Djaelani, dampak kekeringan tidak hanya dirasakan pada sektor ekonomi. Keterbatasan air bersih memaksa warga memanfaatkan sumber air yang kualitasnya jauh dari layak untuk kebutuhan sehari-hari.

"Masyarakat terpaksa menggunakan air yang kotor, air sisa di sungai maupun kobakan untuk cadangan air, mandi, dan mencuci. Kondisi ini sangat memprihatinkan," ujarnya.

Di tengah kondisi tersebut, warga juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih. Djaelani menjelaskan, satu toren air dijual seharga sekitar Rp80.000 hingga Rp100.000 dan hanya cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga selama dua hingga tiga hari jika digunakan secara hemat.

"Satu toren air harganya sekitar Rp80.000 sampai Rp100.000. Itu hanya untuk memasak dan kebutuhan penting lainnya. Kalau dihemat, paling bertahan dua sampai tiga hari," ungkapnya.

Dengan kondisi itu, rata-rata warga harus mengeluarkan sekitar Rp100.000 setiap tiga hari hanya untuk membeli air bersih.

"Kalau dihitung, setiap tiga hari warga mengeluarkan sekitar Rp100.000 untuk membeli air. Padahal kondisi kekeringan di wilayah kami sudah berlangsung hampir tiga bulan," tuturnya.

Saat ini, warga masih mengandalkan air dari sungai, kobakan, dan bantuan air bersih yang jumlahnya terbatas. Bahkan, kebutuhan air untuk fasilitas ibadah mulai terdampak.

"Saya semalam dihubungi salah seorang rekan yang meminta bantuan air untuk masjid karena cadangan air sudah habis. Untuk berwudu saja sudah kesulitan. Ini sangat memprihatinkan," katanya.

Djaelani juga menyoroti mekanisme penyaluran bantuan yang dinilai belum mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.

"Warga harus membuat surat, kemudian diusulkan oleh desa dengan data jumlah warga terdampak. Setelah itu bantuan pun tidak langsung dikirim. Padahal kebutuhan air bersih ini sifatnya mendesak dan tidak bisa ditunda," ujarnya.