Jakarta, NU Online

Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasi Onal Kazem Gharibabadi membantah keras pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan rencana menjadikan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat. Gharibabadi menegaskan Iran tidak akan tunduk pada klaim sepihak tersebut.

“Selat Hormuz tidak bisa direbut dengan cuitan, bukan dengan kapal induk, bukan dengan penerbitan dekret, dan bukan dengan pidato kampanye. Iran tidak takut pada ancaman dan tidak gentar dengan pertunjukan kekuatan,” tulis Gharibabadi melalui akun X pribadinya, @Gharibabadi, dikutip NU Online, Sabtu (15/8/2026).

Dalam unggahan terpisah, Gharibabadi kembali menegaskan sikap Iran dengan menyebut kendali atas Selat Hormuz sepenuhnya berada di tangan Iran dan akan tetap demikian.

“Sekali-kali untuk selamanya terima kenyataan. Sejauh ini, kalian telah mengalami kegagalan strategis yang berat. Selat Hormuz adalah milik Iran, telah menjadi, dan akan tetap menjadi milik Iran. Selat ini hanya akan dibuka dan ditutup di bawah perintah Iran. Dan selama kalian tidak menerima kenyataan kegagalan serta tidak berhenti berangan-angan, Iran akan terus menerapkan pengepungan,” tulisnya.

Bantahan tersebut merespons pernyataan Trump yang menyatakan akan mengklaim Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat setelah perang dengan Iran berakhir. Pernyataan itu disampaikan Trump saat berkampanye mendukung calon gubernur dari Partai Republik, Bruce Blakeman, di Garden City, New York, Jumat (14/8/2026) waktu setempat.

“Setelah kami selesai mengalahkan Iran, yang tengah dikalahkan dengan sangat telak, tak lama lagi saya akan menyatakan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat,” ujarnya dari Al Jazeera, Sabtu (15/8/2026).

Pernyataan tersebut bukan pertama kalinya Trump menyinggung soal perluasan wilayah Amerika Serikat. Sebelumnya, dalam pidato pelantikan kedua pada 2025, ia juga sempat melontarkan gagasan serupa terkait wilayah lain.

Melansir The Hill, Trump tidak menjelaskan secara rinci mekanisme yang akan ditempuh untuk menjadikan jalur pelayaran vital tersebut sebagai wilayah AS. Hal itu mengingat Amerika Serikat tidak memiliki yurisdiksi atas perairan tersebut.

Selat Hormuz terletak di antara Teluk Persia dan Teluk Oman, dengan Iran berada di pesisir utara dan Oman di pesisir selatan. Sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melintasi selat tersebut setiap hari.

Pernyataan Trump muncul di tengah perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang telah berlangsung sejak 28 Februari 2026. Pada saat yang sama, kendali dan akses atas Selat Hormuz menjadi isu sentral dalam perundingan antara AS dan Iran.

Dalam pidatonya, Trump juga menyinggung blokade yang tengah diberlakukan AS di selat tersebut.

“Pada dasarnya begitulah keadaannya. Kami memberlakukan blokade. Tidak ada kapal yang bisa lewat kecuali kami mengizinkannya,” ujarnya, dikutip dari NBC News, Sabtu (15/8/2026).

Otoritas Selat Persia Iran turut menanggapi klaim Trump. Lembaga tersebut menegaskan bahwa klaim kepemilikan atas Selat Hormuz tidak akan mengubah kondisi di lapangan.

“Siapa pun pemiliknya tidak mengubah kenyataan: Selat Hormuz tetap diblokade dan tidak akan dibuka kembali hingga syarat-syarat Iran dipenuhi,” demikian pernyataan lembaga tersebut, dikutip dari The Hill, Sabtu (15/8/2026).

Terpisah, kantor berita resmi Iran, IRNA, melaporkan Kementerian Luar Negeri Iran tengah menyelesaikan tahap akhir pernyataan bersama dengan Oman terkait jalur pelayaran aman melalui Selat Hormuz.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei menyampaikan bahwa Iran dan Oman, selaku dua negara yang berbatasan dengan selat tersebut, telah menyepakati koordinat geografis untuk jalur navigasi. Draf pernyataan bersama saat ini berada dalam tahap peninjauan akhir, sepanjang tidak ada pihak ketiga yang mengintervensi proses tersebut.

Baqaei turut menegaskan bahwa penutupan Selat Hormuz merupakan akibat langsung dari agresi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, bukan kebijakan sepihak Teheran.

Ia juga membantah spekulasi mengenai rencana kunjungan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi atau Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf ke Pakistan atau Qatar pekan ini. Meski demikian, ia menegaskan kedua negara tersebut terus berupaya meredakan ketegangan dan berkoordinasi dengan Iran terkait perkembangan terkini.

Sementara itu, perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran dilaporkan masih berlangsung tanpa kejelasan akhir, meski Trump berulang kali mengklaim kemenangan atas Iran.

Survei Quinnipiac University pada akhir Juli lalu menunjukkan 60 persen pemilih AS menolak aksi militer negaranya terhadap Iran.