Jakarta, NU Online

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) memaparkan berbagai capaian organisasi selama masa kepengurusan periode 2022–2026. Berbagai program tersebut akan menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban pada Muktamar Ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026.

Salah satu capaian yang disoroti ialah pengembangan platform Digitalisasi Data dan Layanan (Digdaya) NU sebagai bagian dari transformasi digital organisasi. Menurut Gus Yahya, platform tersebut dirancang untuk memperkuat tata kelola organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan hingga tingkat akar rumput.

"Saya sudah mendapat gambaran bahwa apabila kita menjalankannya dengan strategi yang tepat, yang itu sudah ada di dalam skema yang kita pikirkan," katanya dalam jumpa pers di Lobi Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Selasa (14/7/2026).

Gus Yahya optimistis seluruh jajaran kepengurusan NU, mulai dari tingkat pusat hingga ranting dan anak ranting, dapat terhubung dalam satu sistem digital dalam waktu kurang dari satu tahun. Menurutnya, target tersebut realistis karena strategi implementasi telah disiapkan secara matang.

Ia menjelaskan, saat ini NU memiliki 38 Pengurus Wilayah (PWNU) di tingkat provinsi, 548 Pengurus Cabang (PCNU) di tingkat kabupaten/kota, sejumlah Pengurus Cabang Istimewa (PCINU) di luar negeri, serta sekitar 7.000 Majelis Wakil Cabang (MWCNU) di tingkat kecamatan.

"Dengan begitu, daya jangkau kepada warga akan semakin efektif," ujarnya.

Di tingkat desa, lanjut Gus Yahya, NU memiliki lebih dari 61.000 pengurus ranting yang tersebar di sekitar 80.000 desa di seluruh Indonesia.

"Insyaallah, ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk membantu konsolidasi bangsa secara keseluruhan karena warga NU tersebar di seluruh belahan Nusantara," katanya.

Selain transformasi digital, PBNU juga terus memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui Lembaga Pertanian Nahdlatul Ulama (LPNU), organisasi telah mendampingi kelompok tani penerima manfaat program perhutanan sosial dari pemerintah.

"Ada sekitar tidak kurang dari 400 ribu hektare lahan yang diterima oleh petani-petani di lingkungan Nahdlatul Ulama melalui program perhutanan sosial," jelasnya.

Di tingkat internasional, PBNU juga memperluas kerja sama ekonomi melalui pengembangan layanan Global Sharia Services. Menurut Gus Yahya, inisiatif tersebut berpotensi menjadikan NU sebagai simpul (hub) jaringan ekonomi syariah global.

"Kalau dikembangkan lebih lanjut, NU bisa menjadi hub dari jaringan ekonomi syariah global," ujarnya.

Ia menambahkan, PBNU juga telah menjalin komunikasi dengan pelaku usaha dari Malaysia. Dalam waktu dekat, delegasi dari negara tersebut telah tiga kali berkunjung ke PBNU untuk membahas peluang kerja sama di bidang bisnis dan investasi di Indonesia.

"Kalau ini dikembangkan, insyaallah potensinya luar biasa," tandasnya.