Jakarta, NU Online

Dampak krisis iklim semakin nyata dirasakan di berbagai wilayah Indonesia. Banjir rob yang terus menggenangi kawasan pesisir Kota Pekalongan, Jawa Tengah, perubahan pola hujan yang mengancam pertanian masyarakat adat Kajang di Bulukumba, menurunnya produktivitas kopi Toraja akibat cuaca ekstrem, hingga meningkatnya risiko banjir perkotaan di Samarinda menjadi bukti bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan persoalan yang telah memengaruhi kehidupan masyarakat saat ini.

Perwakilan Adaptation Fund, Hugo Remaury, menilai upaya membangun ketahanan iklim tidak dapat mengandalkan pendekatan yang seragam. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, komunitas lokal, sektor swasta, serta mitra pembangunan menjadi kunci untuk menghadirkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan di tingkat lokal.

Ia menambahkan, penguatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim memerlukan inisiatif kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak. Keberhasilan adaptasi, kata dia, sangat bergantung pada kemampuan menghadirkan solusi yang berangkat dari kebutuhan masyarakat setempat.

“Masyarakat yang menghadapi dampak perubahan iklim bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga sumber pengetahuan dan inovasi. Pengalaman di Indonesia menunjukkan bahwa ketika kolaborasi terbangun dengan kuat, dampak yang dihasilkan menjadi lebih inklusif, berkelanjutan, serta responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat,” katanya dalam Seminar Nasional Ketahanan Iklim Berkelanjutan: Pengalaman dari Lima Proyek Adaptation Fund di Indonesia di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif KEMITRAAN, Nurina Widagdo, mengatakan bahwa setiap wilayah memiliki tantangan perubahan iklim yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan yang kontekstual, bukan kebijakan yang bersifat seragam.

“Tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua wilayah. Yang kami pelajari dari Pekalongan, Bulukumba, Tana Toraja, tiga daerah lain di Sulawesi Selatan, dan Samarinda adalah bahwa keberhasilan adaptasi lahir dari kemampuan mempertemukan kebutuhan masyarakat, komitmen pemerintah, pengetahuan lokal, serta dukungan berbagai mitra dalam satu ruang kolaborasi,” ujarnya.

Nurina menyampaikan bahwa penguatan ketahanan iklim harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas masyarakat serta penciptaan alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan.

Menurutnya, adaptasi tidak hanya berfokus pada kemampuan bertahan dari dampak perubahan iklim, tetapi juga memastikan masyarakat tetap memiliki kesempatan untuk berkembang.

“Adaptasi bukan hanya tentang bertahan menghadapi dampak perubahan iklim, tetapi memastikan masyarakat memiliki kapasitas, sumber daya, dan peluang untuk tetap berkembang di tengah perubahan yang terjadi,” katanya.

Sementara itu, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Franky Zamzani, mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong penguatan kapasitas daerah dan masyarakat melalui berbagai kebijakan, termasuk pengembangan inisiatif adaptasi berbasis masyarakat.

“Pemerintah melalui berbagai kebijakan pembangunan nasional terus mendorong penguatan kapasitas daerah dan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk melalui pengembangan berbagai inisiatif adaptasi berbasis masyarakat,” ucapnya.