Jakarta, NU Online

Ketua Lembaga Pemeriksa Halal Nahdlatul Ulama Halal Center (LPH NU-HAC) Abdul Hakam Aqsho mengungkapkan sejumlah rekomendasi yang akan dibawa dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Salah satu poin utama yang diusulkan adalah mempertahankan status BHNU sebagai badan khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum PBNU.

Menurut Hakam, status tersebut dinilai telah berjalan efektif dan mampu melahirkan berbagai instrumen penting dalam pengembangan ekosistem halal di lingkungan NU. Karena itu, pihaknya tidak mengusulkan perubahan status BHNU menjadi lembaga ataupun badan otonom (banom).

“Rekomendasi di Muktamar, kita meminta, ini kan statusnya sebagai badan khusus, bukan lembaga ataupun banom. Koordinasinya langsung kepada Ketua Umum dan ini saya kira sudah cukup baik,” ujarnya saat ditemui NU Online di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Ia menjelaskan, keberadaan BHNU sebelumnya telah melahirkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Dalam waktu dekat, BHNU juga akan mengembangkan Lembaga Pelatihan dan Keterampilan (LPK) yang secara khusus bergerak di bidang halal.

“Badan Halal itu sudah melahirkan LPH atau Lembaga Pemeriksa Halal dan nanti akan melahirkan lagi LPK atau Lembaga Pelatihan dan Keterampilan. Ini sedang kita proses akreditasi di BPJPH, namanya LPK NUTRAC, NU Training Center, khusus untuk halal,” katanya.

Di tengah perkembangan industri halal yang semakin kompleks, Hakam mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelayanan yang perlu diperbaiki. Namun, ia menilai berbagai capaian yang telah diraih menjadi modal penting untuk pengembangan organisasi pada periode mendatang.

“Kita akui ada juga prestasinya walaupun kekurangannya masih ada juga. Semoga nanti di kepengurusan ke depan bisa lebih maju lagi, lebih bagus lagi, terutama dalam hal servis kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha ini menjadi puas,” tuturnya.

Ia menambahkan, hingga saat ini LPH NU-HAC telah melakukan audit terhadap ratusan pelaku usaha.

Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara profesional dengan mengacu pada regulasi, standar operasional prosedur (SOP), serta prinsip kehati-hatian yang menjadi bagian dari tradisi keilmuan Islam.

“Alhamdulillah sampai hari ini kami sudah mengaudit ratusan pelaku usaha dan alhamdulillah zero complaint karena kami memang betul-betul bekerja profesional sesuai dengan regulasi, sesuai dengan SOP, dan prinsip kehati-hatian atau prinsip ikhtiar memang kita kedepankan,” jelasnya.

Dalami Kajian DNA dalam Perspektif Halal

Terkait isu DNA yang juga menjadi salah satu tema pembahasan dalam Muktamar NU, Hakam menegaskan bahwa BHNU saat ini masih berfokus pada kajian mendalam.

Menurutnya, pembahasan DNA dalam perspektif halal memerlukan sinkronisasi antara pendekatan fikih dan sains agar tidak melahirkan kesimpulan yang saling bertentangan.

“DNA ini salah satu objek pemeriksaan halal. Di dunia ini sudah ramai. Tentang DNA, kami fokus pada kajian,” ujarnya.

Ia berharap para pakar biomedik, ahli DNA, dan ulama fikih dapat memperdalam kajian dari berbagai aspek, mulai dari biologis, klinis, hingga hukum Islam.

Menurutnya, sinkronisasi tersebut penting karena produk berbasis DNA, termasuk yang berkaitan dengan stem cell dan teknologi biomedis lainnya, telah menjadi salah satu objek pemeriksaan halal yang memerlukan perhatian serius.

“Kami bisa karena kami sudah ada auditornya yang di bidang itu, biomedik,” pungkasnya.