Jakarta, NU Online

Keterlibatan perempuan dalam agenda perdamaian dan keamanan global tidak boleh sekadar menjadi pajangan formalitas atau pemenuhan kuota semata.

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Irine Hiraswari Gayatri menegaskan bahwa partisipasi perempuan harus didorong menjadi agensi transformatif yang mampu membawa perubahan nyata pada redistribusi kekuasaan, sumber daya, hingga pembaruan kelembagaan.

Hal tersebut disampaikan Irine saat memaparkan bab karyanya dalam acara peluncuran dan diskusi buku Islam, Politics, and Peace in Southeast Asia. Buku yang disunting oleh Ahmad Suaedy dan James B Hoesterey tersebut menghadirkan gagasan para akademisi dan peneliti terkemuka mengenai dinamika Islam serta transformasi perdamaian di Asia Tenggara.

Dalam pemaparannya, Irine menyoroti implementasi agenda Women, Peace, and Security (WPS) berbasis Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 di Indonesia, Filipina, dan Thailand. Ia mengkritik tajam pendekatan campur dan aduk, yakni praktik yang hanya menambahkan keterwakilan perempuan di meja perundingan tanpa memberikan ruang dan wewenang nyata dalam pengambilan keputusan.

"Artinya presence atau kehadiran itu sangat penting tapi tidak cukup. Kuota penting tapi tidak cukup. Bukti harus ada dalam konteks perubahan kekuasaan, sumber daya, dan kelembagaan," tegasnya dalam peluncuran buku Islam, Conflict, and Political Transformation in Southeast Asia di Auditorium Gedung Widya Graha BRIN, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Irine menjelaskan bahwa agenda Women, Peace, and Security yang dicetuskan oleh organisasi masyarakat sipil di Dewan Keamanan PBB pada 2000 kini telah menjadi bagian dari konsensus global. Menurutnya, agenda tersebut menjadi jalan tengah yang krusial bagi negara-negara kawasan untuk berdialog, bertahan, dan membangun ketahanan di tengah ketegangan geopolitik dunia.

Dalam konteks domestik, adopsi norma internasional ini menguat pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan doktrin politik luar negeri thousand friends, zero enemies. Situasi tersebut membuka keran multilateralisme dan memberi ruang bagi jaringan aktor perempuan di tingkat lokal maupun internasional.

Penyesuaian norma global dalam konteks lokal

Namun, Irine menggarisbawahi terjadinya proses lokalisasi norma. Menurutnya, aktor perempuan dari tingkat akar rumput hingga pembuat kebijakan tidak sekadar mengadopsi aturan global secara mentah.

"Jadi lokalisasi norma di level lokal yang disebut dalam teori sebagai localization of norm (lokalisasi norma) oleh Acharya misalnya, memperlihatkan bahwa lokalisasi norma itu bukan cuma adopsi, tapi dia adalah merevisi, membentuk kembali norma-norma itu agar relevan dengan konteks lokal," jelas Irine.

Berdasarkan risetnya, Irine menguraikan bahwa partisipasi substantif perempuan menghasilkan empat level perubahan transformatif.

Pada level individual, terjadi peningkatan kesadaran hak, cara pandang kritis, serta kesadaran akan agensi diri. Sementara pada level relasional, perempuan mulai memasukkan analisis gender dan relasi kuasa ke dalam ranah keluarga dan komunitas. Meski kerap mengundang tantangan, perubahan tersebut tetap menjadi fondasi penting bagi keamanan manusia.

Selanjutnya pada level struktural, kehadiran perempuan membawa perubahan konkret pada kebijakan publik, akses regulasi, tata kelola lokal, hingga penganggaran berperspektif gender di Indonesia dan Thailand, serta mekanisme pemantauan khusus di Filipina.

Perubahan juga menyentuh level kultural dengan munculnya legitimasi sosial maupun keagamaan yang memperkuat perwujudan perdamaian dan kesetaraan.

Irine mengingatkan para pemangku kepentingan bahwa keberhasilan agenda perdamaian dunia diukur dari seberapa jauh norma-norma tersebut mampu menyentuh, meredistribusi akses, dan mengubah kehidupan masyarakat secara nyata di tingkat lokal.

Dekolonisasi pengetahuan dalam kajian Asia Tenggara

Sementara itu, Antropolog dari Emory University Amerika, James Hoesterey, dalam pemaparannya menilai bahwa proyek penerbitan buku ini menandai pergeseran besar dalam lanskap akademis global. Menurutnya, produksi pengetahuan kini menjadi kerja sama tim dan tidak lagi didominasi oleh literatur Barat.

"Kalau kita lihat lanskap akademis saat ini, keadaannya sudah sangat berbeda dibandingkan dengan 25 tahun lalu. Waktu saya masih mahasiswa S1 dan S2 di Amerika, silabus dan literatur mengenai Asia Tenggara hampir semuanya ditulis oleh sarjana atau peneliti Barat. Namun sekarang, peta produksi pengetahuan tersebut sudah berubah secara signifikan. Produksi pengetahuan di zaman sekarang merupakan sebuah kerja sama tim," ujar James.

James mengisahkan pengalamannya meneliti kehidupan diaspora Muslim Indonesia di Washington DC, khususnya di Masjid IMAAM (Indonesian Muslim Association in America), Silver Spring.

Saat kebijakan pelarangan bepergian Muslim diberlakukan di AS, komunitas Muslim Indonesia justru mendapatkan perlindungan dan solidaritas dari warga serta gereja-gereja sekitar. Ia mencontohkan tulisan di papan pengumuman salah satu gereja dekat masjid yang memuat pesan inklusivitas mendalam.

"Jika seandainya Anda mendapatkan keberuntungan, fasilitas, atau makanan yang lebih banyak daripada tetangga Anda, janganlah membangun dinding atau tembok yang lebih tinggi. Sebaiknya, buatlah meja makan yang lebih panjang," sebut James mengutip pesan dari jemaat gereja tersebut.

James menilai semangat inklusivitas tersebut relevan dengan perkembangan dunia ilmu pengetahuan yang kini memasuki tahapan dekolonisasi. Menurutnya, kolaborasi lintas negara dan penguatan produksi pengetahuan dari berbagai kawasan menjadi bagian penting dalam membangun perspektif yang lebih beragam.

"Mungkin dalam spirit itulah ke depannya kita bisa menjalin kerja sama yang lebih intensif. Dunia ilmu pengetahuan kini sudah memasuki tahapan dekolonisasi. Melalui penguatan program-program kolaborasi dan penerbitan karya ilmiah dalam bahasa Inggris, insya Allah ke depan kita dapat berkontribusi untuk mewujudkan dunia yang lebih damai," tambah James.