Nasional

Pengamat: Distribusi Penjualan Motor Listrik Nasional Harus Diatur agar Tak Perparah Kemacetan

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:00 WIB

Pengamat: Distribusi Penjualan Motor Listrik Nasional Harus Diatur agar Tak Perparah Kemacetan

Ilustrasi motor listrik. (Foto: dok Alva)

Jakarta, NU Online

Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko, menilai pembenahan transportasi umum perlu terus dilakukan untuk mengatasi kemacetan di kota-kota Indonesia. Menurutnya, penambahan jumlah motor listrik nasional (Molinas) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto berpotensi memperparah kepadatan di jalan.


Djoko mengungkapkan, saat ini sekitar 75 hingga 80 persen kendaraan di wilayah perkotaan masih didominasi sepeda motor.


"Jika distribusi penjualan motor listrik nasional tidak diatur dengan bijak, upaya pemerintah kota mengatasi kemacetan tentu akan sia-sia," katanya kepada NU Online pada Rabu (19/8/2026).


Djoko menilai distribusi motor listrik sebaiknya diperketat di kawasan perkotaan, tetapi diperluas ke wilayah perdesaan, pulau-pulau kecil, serta daerah penghasil mineral di luar Jawa yang belum memiliki akses kendaraan listrik.


"Insentif dan pemotongan harga pada motor listrik nasional berpotensi memicu lonjakan kepemilikan kendaraan pribadi," katanya.


"Jika masyarakat membeli motor listrik hanya sebagai kendaraan tambahan, bukan menggantikan kendaraan lama atau beralih ke angkutan umum, ruang jalan akan semakin padat," sambungnya.


Menurut Djoko, penggunaan motor listrik hanya mengalihkan sumber emisi dari bahan bakar fosil ke energi listrik tanpa secara langsung mengurangi jumlah kendaraan di jalan.


"Solusi utama untuk mengurai kemacetan tetap bertumpu pada penguatan dan elektrifikasi transportasi umum massal," tegasnya.


Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Motor Listrik Nasional (Molinas) di fasilitas produksi ALVA, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 13 Agustus 2026.


Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan pengembangan Molinas merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam membangun kemandirian nasional. Menurutnya, sinergi antara sektor swasta, BUMN, dunia usaha, dan akademisi penting untuk memperkuat penguasaan serta pengembangan sains dan teknologi.


“Hari ini adalah menurut pendapat saya, salah satu contoh yang baik dari apa yang saya sebut Indonesia Incorporated. Keberhasilan suatu bangsa di era modern adalah kemampuan bangsa itu menguasai sains dan teknologi, dan menggunakan teknologi untuk melangsungkan kehidupan bangsa tersebut. Baru bisa dikatakan bangsa itu berhasil, negara itu berhasil,” katanya.


Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, menilai peluncuran Molinas sebagai langkah untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan industri nasional.


"Karena sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa kita ini harus mandiri, kita harus berdikari, berdiri di atas kaki sendiri untuk setiap kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia," terangnya.