Jakarta, NU Online

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa merespons tuntutan BEM Universitas Indonesia (UI) yang mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk wilayah terdampak gempa di Sumatra dan Flores, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT).

Saan mengeklaim penanganan gempa NTT oleh pemerintah sudah berjalan maksimal, meski status bencana nasional tidak pernah ditetapkan. 

Hal ini disampaikannya saat menanggapi salah satu dari delapan tuntutan yang disuarakan BEM UI dalam aksi "Merebut Kemerdekaan" di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Saan beralasan pemerintah Provinsi NTT sendiri telah menetapkan status darurat bencana, sehingga penanganan di lapangan tetap bisa berjalan tanpa menunggu penetapan status bencana nasional dari pusat.

"Provinsi NTT kan sudah menetapkan darurat bencana. Dan sekarang pemerintah sudah nanganin tanpa dinyatakan sebagai bencana nasional, juga pemerintah sudah maksimal di sana," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa yang menjadi persoalan utama seharusnya bukan soal status bencana, melainkan efektivitas penanganan di lapangan. Sebagai contoh, ia menyebut pemerintah telah mendirikan rumah sakit lapangan untuk menangani korban yang membutuhkan perawatan medis, menyusul rumah sakit permanen di lokasi yang turut terdampak gempa dan tidak dapat beroperasi secara maksimal.

"Yang penting kan soal penanganannya, bukan statusnya. Pemerintah sudah maksimal, bahkan rumah sakit lapangan untuk menangani korban-korban yang membutuhkan perawatan medis karena rumah sakit permanennya juga terdampak gempa," katanya.

Saan turut mengeklaim penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak di NTT sudah berjalan baik, termasuk pemulihan akses jalan, listrik, dan sinyal komunikasi di lokasi bencana. Ia mengaku sempat meninjau langsung kondisi di lapangan pada malam hari dan menilai kondisinya sudah membaik.

"Bantuan-bantuan terus menerus, akses jalan sudah terhubung semua, listrik juga sudah nyala semua, bahkan akses informasi sinyal di sana kemarin kita ke sana malam-malam juga sudah baik semua," kata Saan.

Ke depan, ia menyampaikan DPR akan kembali menggelar rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan bantuan tersalurkan dengan baik. 

Saan mengatakan DPR juga berencana mengirimkan bantuan tambahan sesuai kebutuhan masing-masing pemerintah kabupaten yang terdampak.

"DPR pasti akan rapat koordinasi lagi dengan kementerian-kementerian dan lembaga terkait, plus nanti DPR juga akan mengirimkan bantuan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten masing-masing yang terkena dampak di NTT," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam aksi "Merebut Kemerdekaan", BEM UI menuntut pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk Sumatra dan Flores NTT serta mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak, sebagai satu dari delapan tuntutan yang mereka sampaikan.