37 Ribu Warga Kabupaten Bekasi Terdampak Krisis Air, Pemuda Cibarusah Soroti Pembiaran Kekeringan Berulang

Bekasi, NU Online

Krisis air bersih kembali melanda Kabupaten Bekasi, Jawa Barat di tengah musim kemarau 2026. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi hingga 29 Juli 2026 menunjukkan, kekeringan telah berdampak pada 12.407 kepala keluarga atau sekitar 37.972 jiwa.

 

Selain itu, sebanyak 3.002 hektare lahan pertanian di 15 kecamatan dan 52 desa turut terdampak. Sembilan kecamatan yang mengalami krisis air meliputi Cibarusah, Serang Baru, Bojongmangu, Cikarang Selatan, Pebayuran, Sukatani, Cabangbungin, Babelan, dan Tarumajaya.

 

Tokoh Pemuda Cibarusah, Ahmad Djaelani menilai bahwa kekeringan dan kelangkaan air bersih di wilayah selatan Kabupaten Bekasi bukanlah peristiwa baru. Ia mengatakan bahwa masalah tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan terus berulang setiap musim kemarau.

 

“Kekeringan dan kelangkaan air bersih di wilayah selatan Kabupaten Bekasi sebenarnya bukan baru terjadi kali ini. Tapi ini memang sudah sangat lama bertahun-tahun gitu,” ujarnya saat dihubungi NU Online pada Senin (3/8/2026).

 

Djaelani menjelaskan, karakteristik struktur tanah di wilayah tersebut membuat sumber air sulit ditemukan. Namun, kondisi alam tersebut seharusnya dapat diantisipasi melalui pemanfaatan teknologi pencarian cadangan air.

 

“Sekarang kan sudah banyak teknologi, ada banyak teknologi lah untuk menemukan titik air, untuk menemukan cadangan-cadangan air. Itu kita dorong terus itu setiap tahun,” katanya.

 

“Karena dengan adanya kelangkaan air bersih dan kekeringan ini tidak bisa selesai hanya dengan mengirimkan air besi dengan mobil batuan gitu,” lanjutnya.

 

Menurutnya, distribusi bantuan air bersih hanya menjadi solusi sementara. Yang dibutuhkan masyarakat adalah langkah permanen untuk menjamin ketersediaan air bagi warga yang setiap tahun menghadapi ancaman serupa.

 

Selain faktor alam, ia menyoroti persoalan layanan perusahaan air minum yang belum mampu menjangkau wilayah terdampak. 

 

Djaelani mengungkapkan bahwa jaringan pipa telah tersedia di sejumlah lokasi, tetapi pasokan air tidak mengalir secara optimal.

 

“Kalau kita ngeliatnya sih secara kasar gitu, industri aja yang kebutuhannya banyak, cukup, itu bisa dipenuhi gitu. Kenapa ini untuk warga yang mungkin ketika dibandingkan dengan industri tidak banyak tapi ini gitu, nggak terselesaikan gitu,” ucapnya.

 

Ia juga mendorong pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar tidak lagi memandang kekeringan di Kabupaten Bekasi dan wilayah Indonesia lainnya hanya sebagai bencana musiman.

 

“Kekeringan ini bisa kita bilang sebagai sebuah bencana ya. Tapi ketika kita lihat ini terjadi rutin dan penanganannya itu hanya parsial gitu, artinya tidak comprehensive penyelesaiannya, malah jadi komoditas tahunan gitu,” tegasnya.