Korban Banjir Aceh Timur Unjuk Rasa, Ansor Minta Transparansi Bantuan

Aceh Timur, NU Online

Warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Bupati Aceh Timur. Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap penanganan pascabencana yang dinilai belum optimal, meski banjir terjadi sejak November 2025.

Massa aksi yang mayoritas terdiri dari kaum ibu pada Kamis lalu ini memulai pergerakan dari halaman Masjid Agung Darussalihin sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka menyuarakan berbagai tuntutan, mulai dari percepatan penanganan darurat, pemerataan distribusi bantuan, hingga transparansi data penerima bantuan.

Salah satu orator aksi, Masri, menyampaikan bahwa unjuk rasa ini merupakan kelanjutan dari aspirasi masyarakat yang sebelumnya belum mendapat respons memadai dari pemerintah daerah.

“Sebagian besar masyarakat yang hadir adalah korban banjir yang merasa hak-haknya terabaikan akibat carut-marutnya penanganan pascabencana,” ujarnya.

Ia juga menyoroti persoalan data penerima bantuan Jaminan Hidup (Jadup) yang dinilai tidak tepat sasaran dan sarat ketimpangan. Menurutnya, banyak warga terdampak justru tidak terdata, sementara pihak yang tidak terdampak malah menerima bantuan.

“Banyak data penerima Jadup yang janggal. Di beberapa desa yang terdampak parah justru tidak ada penerima bantuan, sementara di desa lain yang tidak terdampak malah banyak yang terdata,” ungkapnya.

Masri mencontohkan kondisi di sejumlah kecamatan seperti Pante Bidari dan Madat, di mana ketidaksesuaian data penerima bantuan dinilai sangat mencolok. Hal ini, menurutnya, memicu ketidakadilan dan keresahan di tengah masyarakat.

Menanggapi aksi tersebut, Ketua GP Ansor Aceh Timur, Cak Damar, menyampaikan bahwa pihaknya memahami kegelisahan masyarakat terdampak banjir. Ia menegaskan, keadilan dalam penyaluran bantuan harus menjadi prioritas utama pemerintah.

“Ansor melihat ini sebagai persoalan serius yang harus segera ditangani. Bantuan harus tepat sasaran dan tidak boleh ada diskriminasi,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa penanganan bencana tidak hanya soal bantuan material, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting.

“Kita berharap pemerintah dapat membuka data secara transparan, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” lanjutnya.

Selain itu, Cak Damar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas dan tidak terprovokasi oleh situasi yang dapat memperkeruh keadaan.

“Silakan menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik dan damai. Kita jaga ukhuwah dan jangan sampai persoalan ini memecah belah masyarakat,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya solidaritas sosial dalam menghadapi dampak bencana. Menurutnya, semua pihak perlu saling membantu, terutama kepada warga yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

“Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai sesama manusia,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Farlaky, menyebut data korban banjir yang diajukan pemerintah daerah telah melalui proses verifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Ia menjelaskan, dari sekitar 25 ribu korban banjir, sebanyak 7.600 kepala keluarga telah menerima bantuan tahap pertama dari Kementerian Sosial.

“Data tersebut telah melalui proses verifikasi dan sinkronisasi untuk memastikan keakuratan,” ujarnya.

Meski demikian, pernyataan tersebut belum sepenuhnya meredakan kekecewaan masyarakat. Warga berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan dan penyaluran bantuan agar tidak terjadi ketimpangan di masa mendatang.

Aksi unjuk rasa ini menjadi cerminan bahwa penanganan pascabencana memerlukan perhatian serius dan kolaborasi semua pihak. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga organisasi masyarakat dan tokoh lokal memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial.

Dengan keterlibatan berbagai pihak, diharapkan persoalan yang dihadapi masyarakat terdampak banjir dapat segera teratasi, serta keadilan sosial dapat dirasakan secara merata.

Momentum ini juga menjadi pengingat bahwa bencana tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga menguji solidaritas, keadilan, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.