Kumpulan artikel kategori Mitra
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) H Abdul Muhaimin Iskandar, melalui Gerakan Gus AMI Peduli mengirimkan tenaga kesehatan, obat-obatan, dan paket sembako untuk pengungsi gempa di Majene-Mamuju, Sulawesi Barat yang kondisi kesehatannya kian memprihatinkan.
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Kadafi mengatakan, berbagai kelebihan yang dimiliki Indonesia haruslah dijadikan sebagai sebuah kekuatan, sehingga tidak pernah berpikir selalu kalah jika dibandingkan negara-negara lain.
Komjen Sigit yang menjadi calon tunggal Kapolri menyatakan tak akan menolak lulusan Madrasah Aliyah untuk menjadi polisi. Dia berjanji akan menugasi anggotanya menengok langsung ke madrasah yang bersangkutan jika memang ada siswa berminat masuk Kepolisian.
Pasalanya, mengutip pernyataan Wakil Ketua DPR, Ratna Juwita menegaskan ketertinggalan Indonesia dalam hal riset dan teknologi, khususnya terkait pengembangan vaksin Covid-19, sehingga masih menggantungkan dari produksi negara lain.
Syaiful menyoroti soal wacana penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang bisa digunakan sebagai jaminan pinjaman. Menurutnya, Menparekraf Sandiaga Uno harus berkolaborasi dengan baik bersama Kemenkumham untuk merealisasikan wacana ini.
Kesadaran bersama masyarakat diperlukan agar kasus Covid-19 dapat terkendali. Kesadaran tersebut juga seiring dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali yang dimulai sejak 11 Januari 2021 hingga 25 Januari 2021 mendatang.
Ia mencontohkan vaksin sampai hari ini bergantung pada negara lain. Kemudian, banyak anggaran yang terbuang akibat ketidaktepatan keputusan, seperti membuat semprotan di pintu masuk kantor, hingga penggunaan alat tes cepat yang tidak efektif mendeteksi virus.
Program vaksinasi nasional sudah dimulai. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang menerima suntikan vaksin, di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (13/1) kemarin bersama beberapa perwakilan unsur masyarakat dan jajaran kabinet Indonesia Maju.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengusulkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2021.
Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Nur Nadlifah mendukung RUU PK-S dapat menjadi prioritas dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2021.
Gus AMI, sapaan akrabnya, meminta pemerintah agar dapat mempercepat pengadaan vaksin dan memastikan distribusinya berjalan optimal dan tepat sasaran.
Dalam RDPU itu, terdapat dua agenda utama yakni penyampaian aspirasi soal keberadaan guru dan tenaga kependidikan serta peninjauan kembali atas regulasi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021.
