Kumpulan artikel kategori Mitra
Pemerintah telah memulai program vaksinasi nasional, pada Rabu (13/1) hari ini. Presiden Joko Widodo adalah orang pertama yang menjadi penerima vaksin produksi Sinovac, di Istana Merdeka Jakarta, pagi tadi. Lalu disusul dengan para tokoh perwakilan dari unsur masyarakat.
Perkembangan Covid-19 di Indonesia terus meningkat tajam. Data per hari ini, pemerintah melaporkan terdapat penambahan kasus baru yang terkonfirmasi sebanyak 10.047. Total pasien sudah mencapai 846.765 kasus sejak Maret 2020 lalu.
Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Siti Mukaromah mendorong modernisasi pertanian melalui pengembangan alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian.
Gus Jazil berharap kecelakaan transportasi udara yang merenggut nyawa 62 orang itu, diharapkan menjadi pelajaran untuk bangsa Indonesia. Tak hanya itu, ia meminta kepada masyarakat agar ikut mendukung dan mengawasi kelembagaan udara, pesawat, serta maskapai di tengah pandemi Covid-19 ini.
Menurutnya, tidak ada satu negara atau lembaga mana pun yang bisa dicontoh dalam suksesi menghadapi dampak Covid-19 ini. Karena itu, lanjutnya, persoalan ini bukanlah hanya dialami oleh satu kelompok, individu, atau pemerintah Indonesia saja. Melainkan dirasakan dan dihadapi pula oleh seluruh negara di dunia.
Tahap pertama prioritas vaksin pada periode Januari hingga April akan diberikan kepada tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani profesi kedokteran yang bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Abdul Muhaimin Iskandar mengenang almarhum KHR Najib Abdul Qodir sebagai ulama yang memiliki kesederhanaan, ketulusan, dan loyalitas.
Gus Ami mengharapkan agar guru juga memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi ASN, baik dari jalur PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Tingkat penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia masih tinggi atau di atas rata-rata yang dikehendaki Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk membuka pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI H Syaiful Huda mengingatkan pemerintah agar tetap menempatkan panglima serta hukum tertinggi bernama kesehatan yang mesti diperhatikan, sehingga tidak tergesa-gesa dalam membuka pembelajaran tatap muka di sekolah.
Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat, Abdul Muhaimin Iskandar dengan tegas menolak rencana kebijakan tersebut. Menurutnya, penghapusan formasi CPNS guru akan mengancam kuantitas dan kualitas pendidik di Indonesia.
Skema penerimaan tenaga pengajar melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menurutnya, tak cocok untuk para guru. Skema ini, lanjut Huda, setiap tahun harus dievaluasi dan sewaktu-waktu bisa pemutusan hubungan kerja jika dinilai tidak mumpuni.
