Ancaman Krisis Iklim Membesar, Dekarbonisasi Industri Dinilai Mendesak

Jakarta, NU Online

 

Ancaman krisis iklim yang semakin membesar mendorong perlunya melakukan dekarbonisasi, terutama pada sektor industri. Pengurangan emisi gas rumah kaca dinilai penting untuk menekan pemanasan global sekaligus melindungi masyarakat dari dampak perubahan iklim yang kian terasa.

 

Koordinator Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) Pius Ginting menjelaskan bahwa dekarbonisasi merupakan proses pengurangan atau penghilangan emisi gas rumah kaca, terutama karbondioksida yang dilepaskan ke atmosfer dari aktivitas manusia.

 

Ginting mengatakan bahwa penerapan dekarbonisasi oleh sektor industri menjadi penting karena aktivitas industri turut menghasilkan emisi yang memperburuk krisis iklim dan pemanasan global di Indonesia.

 

“Pentingnya sektor industri menerapkan dekarbonisasi untuk mengurangi krisis iklim maupun global warming di Indonesia,” ujarnya dalam Konferensi Nasional bertajuk Memperkuat Daya Saing Industri Nikel melalui ESG, Dekarbonisasi, dan Uji Tuntas Bisnis dan HAM di Jakarta pada Rabu (9/9/2026).

 

Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono menilai ancaman pemanasan global tidak dapat lagi dipandang sebagai fenomena alam semata. Aktivitas manusia justru menjadi salah satu faktor yang memperbesar ancaman tersebut.

 

“Bahaya pemanasan global ini bukan terjadi secara natural tapi kita yang buat. Jakarta, Semarang, Makasar ini memiliki panas yg dibuat manusia di level III. Indonesia sangat tidak baik baik saja,” katanya.

 

Diaz mengatakan kenaikan suhu dapat meningkatkan kelembapan dan menyebabkan curah hujan lebih tinggi. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat meningkatkan tekanan terhadap tata ruang dan infrastruktur perkotaan.

 

“Indonesia akan mengalami hujan yang lebat, setiap kenaikan satu derajat celcius, dengan kelembaban yang lebih tinggi, maka ketika hujan datang, curah hujannya bisa lebih tinggi seperti di Aceh,” ujarnya.

 

“Tata ruang kita yang sekarang bisa jadi tidak berlaku lagi karena curah hujan yang meningkat, harus ada pembenahan terutama gorong-gorong atau selokan-selokan,” lanjut Diaz.

 

Ia mengatakan bahwa dekarbonisasi harus menyasar seluruh sektor, termasuk industri nikel. Pemerintah melalui KLH juga melakukan pemantauan berdasarkan Perpres 10 Tahun 2025 dengan mewajibkan pelaku usaha melaporkan produksi gas rumah kaca (GRK). “Kita akan pantau itu secara berkala,” ujar Diaz.