Jakarta, NU Online
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai banjir yang terus berulang di berbagai wilayah di Pulau Jawa tidak lagi dipahami sebagai peristiwa alam musiman.
Tim Riset dan Pengkampanye Urban Berkeadilan Walhi Wahyu Eka Styawan menyampaikan bahwa banjir di Pulau Jawa merupakan bencana ekologis yang lahir dari akumulasi krisis lingkungan. Hal itu mencakup perubahan iklim, salah urus tata ruang, pembangunan infrastruktur skala besar, dan ekonomi-politik penguasaan ruang yang mengabaikan daya dukung lingkungan.
“Lemahnya upaya mitigasi, serta pembiaran terhadap degradasi lingkungan menunjukkan kegagalan negara dalam mengelola dan mengurangi risiko bencana. Pola ini secara sistematis meningkatkan kerentanan kehidupan warga di Pulau Jawa dan membuat bencana ekologis terus berulang,” tutur Wahyu kepada NU Online, Senin (26/1/2026).
Ia mengatakan, Pulau Jawa saat ini berada di bawah tekanan pembangunan yang sangat tinggi. Alih fungsi lahan, terutama di kawasan resapan air dan daerah hulu, dinilai memberikan kontribusi besar terhadap meningkatnya frekuensi dan skala banjir.
“Perubahan hutan, sawah, dan ruang terbuka hijau menjadi kawasan terbangun menghilangkan kemampuan alami tanah untuk menyerap dan menahan air hujan, sehingga limpasan permukaan meningkat tajam dan air lebih cepat mengalir ke sungai-sungai di wilayah hilir,” katanya.
Kondisi tersebut diperparah oleh kerusakan daerah hulu yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga hidrologis dan meningkatnya sedimentasi sungai. Sistem drainase perkotaan juga menyumbangnya karena tidak mampu menampung debit air dalam waktu singkat.
“Akibatnya, banjir di Jawa tidak lagi dapat dipahami semata sebagai bencana alam akibat hujan ekstrem, melainkan sebagai dampak langsung dari kegagalan pengendalian alih fungsi lahan,” ujar Wahyu.
Walhi juga menyoroti narasi pemerintah yang kerap menyalahkan curah hujan ekstrem sebagai penyebab utama banjir. Menurut Wahyu, pernyataan tersebut merupakan bentuk penyederhanaan persoalan sekaligus upaya melepaskan tanggung jawab dari akar masalah yang sesungguhnya, yakni kerusakan ekosistem dan kegagalan tata kelola lingkungan.
“Banjir ini adalah bencana ekologis yang bersifat struktural karena rusaknya hutan, kawasan resapan air, dan daerah hulu telah menghilangkan kemampuan alam menahan dan menyerap air hujan secara bertahap,” ucapnya.
Wahyu menyoroti pemberian izin di kawasan lindung dan wilayah resapan dipandang sebagai bentuk perencanaan bencana karena mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
“Terbukti dari banjir besar yang terjadi bahkan tanpa anomali cuaca ekstrem di wilayah yang hutannya telah gundul,” imbuhnya.
Ia mengakui perubahan iklim sebagai faktor pemicu. Namun, ia menegaskan bahwa krisis iklim hanya mempercepat dampak dari kebangkrutan ekologis yang telah terjadi akibat alih fungsi lahan dan deforestasi.
Walhi juga mengkritik kecenderungan pemerintah yang menanggapi persoalan banjir secara teknis dengan mengandalkan pembangunan tanggul, pompa air, dan normalisasi sungai, sembari terus menyalahkan faktor hujan.
“Pendekatan tersebut tidak menyelesaikan persoalan, jika tanpa keberanian membenahi kebijakan tata ruang dan memulihkan ekosistem secara adil dan menyeluruh,” ujar Wahyu.
