Di Balik Ekspansi Tambang, Kawasan Biodiversitas Kian Terdesak

Jakarta, NU Online

Ambisi Indonesia menjadi pemain utama dalam rantai pasok kendaraan listrik dunia melalui hilirisasi nikel dinilai menyimpan konsekuensi serius terhadap kelestarian lingkungan. Di balik pesatnya ekspansi industri tambang, kawasan bernilai keanekaragaman hayati tinggi (Key Biodiversity Area/KBA) hingga hutan lindung semakin terdesak oleh aktivitas pertambangan yang mengancam ekosistem dan habitat satwa endemik.

Indonesia memang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, yakni sekitar 62 juta ton atau 44 persen dari total cadangan global. Pada 2025, produksi nikel nasional mencapai 2,6 juta ton atau sekitar 67 persen produksi dunia.

 

Peneliti Biodiversitas Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), Imelda Sanatha mengatakan bahwa transisi energi tidak boleh dijalankan dengan mengorbankan kekayaan hayati Indonesia.

"Transisi energi seharusnya menjadi jalan menuju masa depan yang berkelanjutan, bukan menjadi alasan baru untuk mempercepat hilangnya kawasan bernilai biodiversitas tinggi. Perlindungan ekosistem harus ditempatkan sebagai prasyarat dalam setiap kebijakan hilirisasi mineral," ujarnya dalam media briefing bertajuk Mineral Transisi Tanpa Mengorbankan Biodiversitas yang digelar secara daring pada Jumat (24/7/2026).

 

Imelda menjabarkan bahwa terdapat 10 perusahaan yang wilayah Izin Usaha Pertambangannya (IUP) bertumpang tindih dengan kawasan hutan lindung seluas 45.742 hektare. Kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya perlindungan kawasan ekologis, meski telah terdapat regulasi mengenai kawasan hutan lindung.

“Dengan hilangnya hutan lindung berdampak langsung ke satwa endemik, banyak satwa mulai terancam punah seperti anoa,” katanya.

Ia mengatakan bahwa aktivitas pertambangan turut memicu sedimentasi sungai, erosi, penurunan hasil perikanan pesisir, hingga meningkatnya risiko kesehatan masyarakat akibat pencemaran udara dari smelter berbahan bakar batu bara.

“Terlihat dari kasus infeksi saluran pernapasan akut di kawasan Morowali meningkat dari sekitar 10 ribu kasus pada 2020 menjadi lebih dari 80 ribu kasus pada 2024,” ucapnya.

Imelda menegaskan bahwa hilirisasi mineral harus diselaraskan dengan Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2045 serta Global Biodiversity Framework (GBF) agar target pembangunan tidak bertabrakan dengan komitmen konservasi.

 

“Kalau perlindungan biodiversitas hanya menjadi pelengkap, kita akan kehilangan aset ekologis yang tidak bisa dipulihkan. Kawasan hutan lindung, habitat satwa terancam punah, dan Key Biodiversity Area harus menjadi wilayah yang dihindari dari aktivitas tambang,” tegasnya.

Ia mendesak pemerintah dan stakeholder untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin tambang yang berada di kawasan bernilai konservasi tinggi, percepatan dekarbonisasi smelter melalui energi terbarukan, serta menjadikan pemulihan ekosistem sebagai syarat utama dalam setiap proyek hilirisasi.

Menurut Imelda, keberhasilan transisi energi tidak hanya diukur dari meningkatnya produksi nikel, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga keanekaragaman hayati yang menjadi penopang kehidupan masyarakat dan generasi mendatang.