Di Tengah Perang di Timur Tengah, Komnas Haji: Kemenhaj Harus Ekstra Hati-Hati Ambil Kebijakan

Jakarta, NU Online

Komnas Haji mengingatkan Kementerian Haji untuk ekstra hati-hati dalam mengambil kebijakan mengenai penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M. Hal ini mengingat kecamuk perang yang tengah memanas akhir-akhir ini di wilayah Timur Tengah.

"Kemenhaj harus ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan, apakah akan memberangkatkan misi haji 2026 M/ 1447 H, tidak mengirimkan atau mengirimkan dengan merubah skema perjalanan yang sudah dirancang," kata Mustolih Siradj, Ketua Komnas Haji, melalui pernyataan tertulis yang diterima NU Online pada Jumat (13/3/2026).

Ia menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil perlu melalui kajian komprehensif dan intensif dengan DPR, Kementerian Luar Negeri, Badan Intelejen TNI, hingga kedutaan. 

Tidak hanya itu, ia juga menilai perlunya melihat sikap negara-negara mayoritas muslim pengirim jamaah lainnya, seperti Malaysia, Yaman, Pakistan, Turki, dan negara kawasan Asia lainnya.

Namun, hal yang harus menjadi pijakan utama dan paling penting adalah kebijakan yang diambil oleh Kerajaan Arab Saudi sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan ibadah haji.

"Tetap menyelenggarakan tanpa ada pembatasan atau dengan skema terbatas seperti pada saat pandemic Covid-19 atau memberlakukan protokol khusus? Jika situasinya masih perang apalagi bila keadaan kian meluas dan memburuk. Mengingat perang ini sangat dinamis dan sulit diprediksi," ujarnya. 

Sampai hari ini, Pemerintah Arab Saudi masih menyatakan sangat percaya diri dan menyatakan sudah sangat siap menyelenggarakan ibadah haji. Kemenhaj harus berani meminta jaminan keamanan atas ratusan ribu jamaah yang beribadah ke tanah suci kepada pemerintah Arab Saudi.

"Dengan kata lain, jika otoritas Saudi menyatakan aman, tugas kita adalah meminta jaminan keamanan penuh, mengingat Indonesia adalah pengirim jamaah terbesar di dunia," katanya.

Sebagaimana diketahui, waktu pemberangkatan kelompok terbang (kloter) gelombang perdana penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M kurang dari dua bulan lagi. Perang yang tidak bisa diprediksi itu memberikan rasa khawatir terhadap keamanan, khususnya di wilayah udara terkait penerbangan jamaah.

"Keamanan dan ruang udara untuk penerbangan menjadi faktor sangat krusial. Pasalnya misi haji Indonesia merupakan rombongan terbesar dengan kuota 221 ribu jamaah sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang menandai awal transisi dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) berada di persimpangan dan dilema," katanya.

Di satu sisi ada ancaman keselamatan jamaah yang mutlak menjadi prioritas utama, tetapi jika membatalkan pengiriman jamaah secara sepihak akan memicu efek domino yang masif menimbulkan menumpuknya antrean (waiting list) ibadah haji.

Tidak hanya itu, uang triliunan biaya haji yang sudah dibayarkan menjadi rumit. Hal ini mengingat sudah ada komitmen membiayai pelbagai kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji mulai dari penerbangan, hotel, konsumsi, transportasi, hingga biaya masyair. "Terlebih kontrak-kontrak tersebut dilakukan dengan pihak swasta (syarikah)," katanya.

Mustolih mengingatkan bahwa misi haji masyarakat muslim dari Nusantara yang berangkat ke tanah suci tidak selalu dilakukan dalam suasana aman dan damai. Rombongan jamaah haji sering kali berhadapan dengan konflik, perang dan kemelut global.

Ia menyebut bahwa era kemerdekaan (era revolusi) dan pascakemerdekaan misi haji tetap berjalan. Pada saat berkecamuk Perang Dunia I dan II, hingga era Perang Teluk antara Iran dan Irak pada 1980-an, pengiriman jamaah haji asal Indonesia tidak dibatalkan.

"Meski lanskap perang modern saat ini melibatkan teknologi jarak jauh yang lebih destruktif, preseden tersebut perlu menjadi salah satu bahan kalkulasi," pungkasnya.