Diskusi III Kabla Muktamar Ke-35: Masihkah Pesantren Menjadi Jantung NU?

Jakarta, NU Online

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) kembali menggelar serial diskusi pemikiran menuju Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama dengan topik krusial: Masihkah Pesantren Menjadi Jantung NU? Tradisi, Otoritas, dan Transformasi Pendidikan Islam, Sabtu (1/8/2026).

 

Diskusi ini menghadirkan para pakar dan praktisi pendidikan NU untuk membedah tantangan eksistensial pesantren dalam menjaga otoritas keilmuan sekaligus beradaptasi dengan sistem global.

Krisis Suksesi dan Kritik Terhadap Model Pesantren "Palu Gada"  KH Mujib Qulyubi menyoroti fenomena krisis suksesi kepemimpinan yang mulai bergeser dari basis keilmuan ke arah garis keturunan semata (genetik). Dia menegaskan bahwa NU harus merumuskan mitigasi agar otoritas kiai tetap berbasis pada meritokrasi (kemampuan ilmiah) guna menjaga muruah dan mutu pesantren.

 

Kiai Mujib juga mengkritik keras model pesantren "Palu Gada" (apa lu mau gua ada), yakni lembaga yang mencoba mencampuradukkan kurikulum salaf dengan sains dan teknologi secara serampangan.

"Akibatnya, banyak lulusan yang "mandul" secara keilmuan; tidak menguasai agama secara mendalam namun juga tidak kompetitif dalam bidang sains," ungkapnya.

 

Pihaknya mendorong agar pesantren kembali mempertegas identitas spesialisasi mereka, apakah fokus pada keilmuan salaf murni atau sains global yang profesional.

 

Reposisi Pesantren: Dari Pusat Sistem ke Pusat Nilai (Core Value) 
Fatkhu Yasik, Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset dan Pengabdian Masyarakat Unusia, menawarkan perspektif pedagogis-sosiologis bahwa pesantren kini tidak lagi menjadi satu-satunya pusat aktivitas NU. Dalam teori sistem, pesantren telah bergeser menjadi pusat nilai (core value) bagi berbagai subsistem NU lainnya, seperti perguruan tinggi (PTNU), rumah sakit, dan lembaga ekonomi.
Ia menekankan bahwa tantangan NU ke depan adalah memastikan subsistem lain ini memiliki otoritas yang setara dengan pesantren agar organisasi tidak terjebak dalam romantisme masa lalu. NU harus mampu menjawab ekspektasi publik perkotaan melalui profesionalisme lembaga-lembaga non-pesantren tanpa kehilangan akar nilai-nilai kepesantrenan.

Mengembalikan Otoritas Internasional Ulama Nusantara 
Dalam diskusi tersebut, Filolog Islam Nusantara, Ahmad Ginanjar Sya'ban memaparkan bukti sejarah bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Nusantara adalah pusat rujukan keilmuan Islam internasional, bahkan ilmuwan Belanda seperti Thomas Erpenius mempelajari bahasa Arab di Nusantara. Tokoh seperti Syekh Yusuf Al-Makassari pun menjadi guru bagi ulama besar di Damaskus.
Namun, saat ini terdapat kesenjangan di mana gagasan jenius pesantren seperti "Fikih Peradaban" seringkali hanya mengendap di tingkat nasional. Ginanjar mendorong kalangan akademisi profesional untuk menjadi jembatan agar tradisi keilmuan pesantren yang mendalam dapat diartikulasikan di panggung dunia dan menjadi alternatif rujukan otoritas global di tengah ketidakstabilan Timur Tengah.

Independensi Kurikulum dan Ancaman Intervensi Negara 
Sementara itu, Dosen Fakultas Islam Nusantara, Unusia, Idris Masudi mengingatkan risiko dari implementasi Undang-Undang Pesantren yang berpotensi membelenggu independensi pesantren melalui standardisasi birokrasi dan akreditasi negara. Ia mencatat adanya penurunan kedalaman kurikulum pesantren dibandingkan masa lalu, yang salah satunya dipicu oleh faktor kolonialisme dan pergeseran ke arah pendidikan modern yang pragmatis.
Idris mengusulkan penguatan sistem pendanaan wakaf mandiri agar pesantren tetap memiliki otonomi penuh dalam menentukan arah pendidikannya tanpa bergantung pada subsidi pemerintah yang diikuti intervensi kebijakan.
Para pemantik dan juga peserta diskusi sepakat bahwa apapun transformasi bentuknya, pesantren tidak boleh tercerabut dari pilar-pilar utamanya: tafaqquh fiddin, Ikhlas, Sanad, dan Barokah. Pesantren harus tetap menjadi tempat pembentukan karakter (murabbi) yang mendoakan santrinya lahir batin, bukan sekadar lembaga yang dikelola dengan kalkulasi finansial dan kapitalisasi pendidikan.