DPR Dorong Pemerintah Biayai Seluruh Peserta BPJS Kesehatan

Jakarta, NU Online

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong pemerintah mengambil langkah strategis dengan menanggung penuh pembiayaan seluruh peserta BPJS Kesehatan yang jumlahnya telah mencapai ratusan juta jiwa.

Menurutnya, kapasitas fiskal negara dinilai cukup untuk merealisasikan skema tersebut apabila alokasi anggaran diprioritaskan secara tepat, khususnya pada sektor kesehatan.

Charles menyoroti arah penggunaan anggaran negara yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat. Ia menyinggung kebijakan pengadaan kendaraan operasional oleh lembaga baru, termasuk rencana pengadaan 21.800 unit motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan ulang jika dibandingkan dengan urgensi pembiayaan jaminan kesehatan nasional.

“Mampu tidak negara? Mampu. Membiayai program lain yang jauh lebih besar saja mampu. Program lain bisa untuk motor, ini untuk kesehatan rakyat tentu harus bisa,” tegas Charles, Kamis (16/4/2026).

Pernyataan ini muncul di tengah polemik penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang mencapai sekitar 11 juta jiwa. Hingga kini, proses reaktivasi baru mencakup sebagian kecil dari jumlah tersebut.

Charles mengungkapkan, total kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 284,6 juta jiwa atau sekitar 98,7 persen dari total populasi. Namun, ia menyoroti masih tingginya jumlah peserta berstatus tidak aktif.

“Peserta nonaktif saat ini mencapai 58,32 juta atau sekitar 20 persen. Sementara yang selama ini dibiayai sekitar 96,63 juta jiwa,” ujarnya.

Berdasarkan perhitungannya, jika iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp42.000 per orang per bulan, kebutuhan anggaran untuk menanggung seluruh peserta diperkirakan mencapai Rp113 triliun per tahun.

Ia menilai angka tersebut masih dalam batas yang memungkinkan jika dibandingkan dengan belanja negara untuk program lain.

Charles pun mengusulkan agar pemerintah mulai merancang skema pembiayaan jangka panjang sehingga seluruh kepesertaan BPJS Kesehatan dapat ditanggung negara.

“Daripada terus berdebat tanpa solusi, lebih baik pemerintah merancang ke depan agar 100 persen peserta BPJS Kesehatan dapat dibiayai negara,” pungkasnya.