Jakarta, NU Online
Perempuan Mahardika, Vivi Widyawati menyampaikan bahwa pengembangan geotermal (energi panas bumi) sejak awal telah mengabaikan hak hidup masyarakat adat, terutama perempuan, yang menjadi kelompok paling rentan terdampak.
“Energi terbarukan melalui panas bumi atau geotermal aslinya telah mengabaikan hak hidup masyarakat adat, khususnya perempuan,” ungkapnya dalam Diskusi bertajuk Membongkar Politik Transisi Energi yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Kamis (29/1/2026).
Menurutnya, proyek geotermal kerap memprioritaskan target produksi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi, sementara keselamatan, keberlanjutan hidup, dan martabat perempuan di wilayah pengeboran justru terpinggirkan.
Dampak proyek ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga mematikan. Vivi menyoroti paparan gas beracun hidrogen sulfida yang dilepaskan dari aktivitas geotermal.
“Efeknya itu bahkan memberikan penyakit yang mematikan, salah satunya dari gas beracun hidrogen sulfida. Seperti di daerah Nusa Tenggara Timur itu banyak masyarakat adatnya yang menjadi korban dari gas beracun hidrogen sufida,” ujarnya.
“Bahkan bapak saya tiba-tiba meninggal karena sedang ke sawah dan secara tidak sadar telah menghirup gas beracun itu. Ini sangat kejam bagi masyarakat setempat dan adat,” lanjutnya.
Selain ancaman kesehatan, proyek energi panas bumi juga merampas ruang hidup perempuan adat. Tanah adat, sumber air, dan hutan yang selama ini menjadi basis kehidupan diambil alih atas nama pembangunan.
“Akses perempuan atas tanah sering tidak diakui secara hukum, atas perempuan menjadi pihak pertama yang tersingkirkan, sementara perempuan paling bergantung pada sumber daya untuk pangan, obat, dan kerja perawatan,” ucap Vivi.
Vivi mengkritik narasi adaptasi iklim yang dinilainya tidak menyentuh akar persoalan. Menurutnya, adaptasi bukan solusi, melainkan mengelola dampak, bukan akar persoalan yang menyebabkan kerusakan, melanggengkan proyek ekstraktif, beban kerusakan iklim ditanggung rakyat, dan melanggengkan ketidaksetaraan gender.
“Menurut saya solusi yang harus dilakukan adalah menghentikan ekstraktivsme geotermal dan membatasi produksi,” tegasnya.
Senada, Pelajar Sekolah Ekonomika Demokratik Hendro Sangkoyo mengungkap strategi negara dalam meluaskan proyek geotermal di Flores, Nusa Tenggara Timur.
Hendro mengatakan bahwa pemerintah terlebih dahulu menetapkan Flores sebagai Pulau Panas Bumi untuk membuka jalan bagi ekspansi proyek di seluruh wilayah Pulau Nusa Tenggara.
“Setelah itu, sejarah mencatat berbagai penolakan warga atas proyek yang hendak merampas ruang hidup mereka, hanya menimbulkan trauma dan luka bagi warga melalui serangkaian pola intimidasi, kekerasan, hingga kriminalisasi berulang,” katanya.
Menurutnya, warga yang menolak eksplorasi kerap dilabeli anti-pembangunan, dikriminalisasi, dan dihadapkan pada intimidasi aparat negara yang justru melindungi kepentingan korporasi.
“Kekerasan ini bukan insiden terpisah, melainkan bagian dari pola sistematis yang mengamankan kepentingan bisnis sambil membungkam hak konstitusional warga untuk menyatakan pendapat, menjaga tanah leluhur, dan menolak kehancuran ekologis yang dibungkus dalam narasi kemajuan,” tegasnya.
Situasi serupa terjadi di Poco Leok, Nusa Tenggara Timur. Penolakan masyarakat adat terhadap rencana perluasan PLTP Ulumbu telah berlangsung selama bertahun-tahun. Selama tiga tahun terakhir, pengukuran lahan dan aktivitas proyek kerap dikawal aparat bersenjata, memaksa warga hidup dalam bayang-bayang kriminalisasi.
“Selama tiga tahun terakhir, teror bukan sekadar ancaman. Intimidasi, kekerasan fisik, dan kriminalisasi telah menimpa sedikitnya 22 warga Poco Leok, termasuk jurnalis yang meliput konflik ini,” ujar Hendro.
Alih-alih perlindungan, yang hadir justru arogansi kekuasaan yang memosisikan rakyat sebagai ancaman, sementara kehancuran ekologis terus dibungkus dalam narasi kemajuan dan energi bersih.
“Bukan perlindungan yang hadir, melainkan arogansi kekuasaan yang menempatkan rakyat sebagai ancaman,” pungkasnya.
