Guru Besar UIN Jakarta Tegaskan Pendidikan Harus Seimbangkan Kurikulum Inti dan Adaptasi

Jakarta, NU Online

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Muhammad Zuhdi menegaskan pentingnya desain pendidikan yang mampu menjaga keseimbangan antara kurikulum inti dan kurikulum dinamis, yakni kurikulum yang harus terus dipertahankan dengan mengikuti perkembangan zaman.

Menurutnya, sistem pendidikan perlu memiliki fondasi pengetahuan dasar yang tidak berubah, sebagaimana tradisi pesantren yang mengajarkan ilmu-ilmu seperti nahwu, sharaf, dan mantiq. Konsep serupa juga ditemukan dalam pendidikan Barat melalui three arts, yakni membaca, menulis, dan berhitung.

“Saya kira mestinya memang ada desain mata pelajaran atau kompetensi yang relatif eternal, yang harus dikuasai,” ujarnya dalam program Berasal Dari Pesantren yang disiarkan langsung melalui kanal Youtube NU Online, dikutip Senin (6/4/2026).

Ia menambahkan bahwa pengetahuan dasar tersebut harus dimiliki semua orang, terlepas dari profesi dan latar belakangnya. Zuhdi menjelaskan bahwa substansi ilmu pengetahuan dasar sejatinya tidak berubah, meskipun metode pengajarannya dapat berkembang.

Di samping itu, ia menyoroti tantangan utama dalam implementasi kebijakan pendidikan, yakni perubahan kurikulum yang tidak selalu diikuti perubahan pola pikir guru.

“Selama mindset gurunya tidak berubah, maka tidak akan ada perubahan dalam dunia pendidikan. Perubahan itu hanya di kebijakan saja,” tegasnya.

Tantangan implementasi kurikulum

Ia menilai, perubahan kurikulum sering kali tidak efektif di tingkat praktik karena guru cenderung mempertahankan metode lama dalam mengajar. Kondisi ini diperparah oleh luasnya wilayah Indonesia, yang membuat distribusi kebijakan pendidikan membutuhkan waktu panjang.

“Untuk satu kebijakan dari pusat sampai ke daerah yang terpelosok sekalipun, itu butuh waktu puluhan tahun,” ujarnya.

Dalam konteks perkembangan teknologi, Zuhdi juga menyoroti kehadiran Artificial Intelligence sebagai tantangan sekaligus peluang bagi dunia pendidikan. Ia menegaskan bahwa AI tidak bisa dihindari, tetapi harus direspons secara bijak.

“Artificial intelligence itu harus digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia, meningkatkan lagi daya pikir dan daya eksploratif manusia,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa manusia tetap memiliki keunggulan yang tidak dapat digantikan oleh AI, seperti pengalaman batin, kemampuan spiritual, dan relasi sosial. Menurutnya, AI hanya mereplikasi pengetahuan yang bersumber dari manusia.

“Manusia harus berpikir lebih dari yang dipikirkan AI,” katanya.

Zuhdi juga mengingatkan potensi dampak negatif AI, seperti hilangnya pekerjaan dan penyalahgunaan teknologi untuk kecurangan. Karena itu, pendidikan harus mampu membekali generasi muda agar dapat menggunakan teknologi secara bijak.

“Bagaimana pendidikan kita menyiapkan manusia yang mampu berdialog secara equal dengan artificial intelligence, itu masih menjadi PR kita bersama,” ujar alumnus Pondok Pesantren Al-Masthuriyah, Sukabumi itu.

Zuhdi menegaskan bahwa aspek spiritual dan sosial merupakan dimensi yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Kemampuan merasakan kehadiran Tuhan, membangun relasi sosial, dan menciptakan kedamaian merupakan keunggulan manusia.

“Pengalaman spiritual hanya ada di manusia. Itu tidak dimiliki oleh artificial intelligence,” katanya.

Ia mengibaratkan AI seperti pisau yang bisa digunakan untuk hal positif maupun negatif, tergantung pada penggunanya. Karena itu, pengenalan AI di dunia pendidikan menjadi penting agar siswa tidak salah dalam memanfaatkannya.

Pentingnya keadilan sosial dalam pendidikan

Selain isu kurikulum dan teknologi, Zuhdi juga menyoroti pentingnya keadilan sosial dalam kebijakan pendidikan, terutama terkait kesenjangan akses di berbagai daerah.

Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang layak, tanpa memandang lokasi geografis.

“Di mana pun dia berada, selama di Indonesia, dia harus mendapatkan fasilitas pendidikan yang sama,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa langkah pertama yang harus dicapai adalah pemerataan akses (equal access), sebelum berbicara tentang kualitas (equal quality).

“Kalau kita tidak bisa berikan equal access, maka tidak mungkin kita minta mereka mengejar standar yang sama,” katanya.

Zuhdi juga mengkritik ketimpangan fasilitas pendidikan dalam satu wilayah yang sama, yang menurutnya menunjukkan belum optimalnya perhatian terhadap prinsip keadilan sosial.

Dengan berbagai tantangan tersebut, ia menegaskan bahwa perubahan pendidikan tidak cukup hanya melalui kebijakan, tetapi harus menyentuh aspek mendasar, mulai dari pola pikir, pemanfaatan teknologi, hingga pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.