Halaqah Pra-Muktamar Ingatkan NU agar Jangan Kehilangan Jati Diri di Tengah Perubahan Zaman

Pasuruan, NU Online

 

Nahdlatul Ulama (NU) menghadapi tantangan besar untuk tetap relevan di tengah perubahan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Perkembangan ruang-ruang baru yang membawa identitas ke-NU-an, mulai dari media, platform digital, kegiatan publik hingga berbagai bentuk kerja sama komersial, memunculkan pertanyaan mendasar: siapa yang merumuskan dan menentukan wajah NU hari ini?

 

Persoalan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Halaqah Pra Muktamar bertajuk “Piagam Nilai-nilai Keulamaan Nahdlatul Ulama” yang digelar di Bayt Al Hikmah, Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (8/8/2026).

 

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengatakan, dunia terus berubah dan NU sebagai organisasi dituntut untuk menyesuaikan diri agar tetap relevan serta mampu mengemban makna di tengah masyarakat.

 

Menurutnya, kegagalan beradaptasi bukan hanya membuat NU tertinggal, tetapi juga dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan organisasi. Namun, persoalan yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa proses adaptasi tersebut tetap berpijak pada jati diri jamiyah.

 

“Di antara yang menjadi konsen paling mendasar adalah jati diri jamiyah itu sendiri,” kata Gus Yahya, sapaan akrabnya.

 

Ia menyoroti perubahan ruang tumbuh NU. Jika pada masa lalu aktivitas NU banyak berlangsung di pesantren dan ruang-ruang tradisional, kini identitas ke-NU-an berkembang di berbagai ruang baru.

 

Media dan platform digital bermunculan dengan membawa identitas ke-NU-an. Kegiatan NU juga semakin banyak diselenggarakan di ruang publik dengan pola yang beragam, termasuk penggunaan berbagai bentuk sponsor dan cenderamata untuk menarik perhatian audiens. Perubahan tersebut, menurut Gus Yahya, perlu dibaca secara kritis.

 

“Jati diri NU dirumuskan oleh siapa? Persepsi tentang NU disusun oleh siapa?”

 

Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika identitas NU semakin banyak diproduksi dan dipersepsikan melalui ruang-ruang yang sebelumnya tidak menjadi bagian dari tradisi utama NU.

 

Menurutnya, di tengah perubahan tersebut terdapat unsur inti NU yang tidak boleh kehilangan tempatnya, yakni kiai, pesantren, dan jamiyah.

 

Pesantren merupakan proyeksi dari kiai, sedang kiai merupakan bagian penting dari proyeksi NU. Sementara pesantren menjadi ruang utama reproduksi nilai-nilai keulamaan. Oleh karena itu, hubungan antara kiai, pesantren, dan NU harus tetap menjadi fondasi dalam perkembangan jamiyah.

 

Gus Yahya juga menekankan bahwa keulamaan tidak cukup ditentukan oleh popularitas atau pengakuan publik. Seorang ulama harus memiliki kapasitas keilmuan yang memadai serta keterhubungan dengan tradisi keilmuan Islam, termasuk tradisi empat madzhab dan sanad keilmuan.

 

Perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan artifisial atau AI, bahkan telah memungkinkan berbagai proses kajian keislaman dibantu teknologi. Namun, kemajuan tersebut tidak boleh menghilangkan kebutuhan terhadap sanad.

 

AI dapat membantu proses pencarian dan pengolahan pengetahuan, tetapi otoritas keilmuan tetap harus berada dalam kerangka keilmuan yang memiliki sanad.

 

Gagasan tentang piagam nilai-nilai keulamaan NU, menurutnya, menjadi penting setidaknya untuk tiga hal. Pertama, mengingatkan kembali nilai-nilai keulamaan yang menjadi fondasi NU. Kedua, memberikan standar bagi generasi yang akan menjadi ulama. Ketiga, memberikan panduan kepada masyarakat agar dapat membedakan kapasitas keulamaan seseorang berdasarkan nilai-nilai yang telah disepakati dalam konteks kejamaahan dan kejamiyahan NU.

 

Sementara itu, Rais Syuriyah PBNU KH Idris Hamid mengingatkan adanya bahaya ketika NU ditarik menjadi instrumen kepentingan politik. Ia melihat kondisi NU saat ini menghadapi dinamika yang perlu diwaspadai. Menurutnya, berbagai upaya “mengotak-atik” NU dapat mengancam keberlangsungan organisasi apabila tidak dikembalikan pada khittah dan fondasi yang menjadi pijakannya.

 

NU, lanjutnya, merupakan lembaga sosial-keagamaan yang telah dikenal luas, bahkan hingga tingkat dunia. Karena itu, NU harus tetap dijaga sebagai kekuatan sosial-keagamaan dan tidak dijadikan sekadar alat untuk kepentingan politik tertentu.

 

Ia juga mendorong agar NU kembali memperkuat keterhubungannya dengan ulama Indonesia dan para tokoh Nusantara yang selama ini menjadi bagian dari mata rantai lahir dan tumbuhnya tradisi keislaman di Indonesia.

 

Di sisi lain, Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori menyoroti makna ulama dari perspektif bahasa dan tradisi pesantren. Ia menjelaskan bahwa istilah ulama telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, ulama merupakan bentuk jamak dari ‘alimun, yang menunjuk pada orang yang memiliki ilmu.

 

Dalam praktik sosial-keagamaan Indonesia, istilah ulama kemudian sangat dekat dengan sosok kiai. Hal tersebut tidak terlepas dari posisi pesantren sebagai ruang utama pendidikan dan pembentukan keulamaan.

 

Menurutnya, fungsi ulama mencakup tarbiyah, ta’lim, dan ri’ayah. Ketiga fungsi tersebut selama ini hidup dalam tradisi pesantren. Karena itu, NU dan pesantren memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan.

 

“Piagam Nilai-nilai Keulamaan” diharapkan menjadi guidance dalam melihat dan menilai kapasitas keulamaan seseorang. Piagam tersebut juga diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap nilai-nilai yang telah diletakkan dalam Qanun Asasi NU.