Kunjungi Bali, Menhaj Perkuat Kualitas Pelayanan Haji

Denpasar, NU Online 

Menteri Haji dan Umrah RI Mochammad Irfan Yusuf melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Bali, Kamis (23/7/2026), guna memperkuat koordinasi penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M sekaligus memastikan kesiapan layanan haji di daerah.

Kunjungan ini menjadi bagian dari konsolidasi nasional Kementerian Haji dan Umrah seiring dimulainya tahapan operasional Haji 2027 yang mengacu pada linimasa Pemerintah Arab Saudi. Karena itu, seluruh jajaran Kemenhaj, baik di pusat maupun daerah, diminta bergerak cepat, memperkuat koordinasi, serta memastikan setiap tahapan berjalan tepat waktu dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi jemaah.

"Penyelenggaraan Haji 2027 sudah berjalan mengikuti lini masa Pemerintah Arab Saudi. Karena itu, kita harus bergerak sekarang, memperkuat koordinasi, menuntaskan setiap tahapan tepat waktu, dan memastikan seluruh layanan benar-benar berorientasi pada kebutuhan jemaah," tegas Menhaj.

Menurut Menhaj, transformasi penyelenggaraan haji tidak hanya diukur dari kelancaran operasional, tetapi juga dari kualitas layanan yang mampu menghadirkan rasa aman, nyaman, dan kepastian bagi jemaah sejak sebelum keberangkatan hingga kembali ke Tanah Air.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penguatan pelaksanaan istithaah kesehatan. Menhaj menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan calon jamaah harus dilakukan sedini mungkin dan diikuti pembinaan kesehatan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya perlindungan jamaah.

"Istithaah kesehatan bukan sekadar memenuhi persyaratan, tetapi ikhtiar negara untuk melindungi jamaah. Pemeriksaan kesehatan harus dilakukan lebih dini, pembinaannya harus berkelanjutan, sehingga saat berangkat ke Tanah Suci jemaah benar-benar siap secara fisik. Semakin sehat jemaah kita, semakin besar peluang mereka menjalankan ibadah dengan nyaman, aman, dan khusyuk," ujar Menhaj.

Dalam kesempatan tersebut, Menhaj berdialog dengan jajaran Kanwil Kemenhaj Provinsi Bali mengenai penguatan kelembagaan, kesiapan sumber daya manusia, implementasi program istithaah kesehatan, serta langkah-langkah strategis dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Menhaj mengajak seluruh jajaran menjadikan penyelenggaraan Haji 2027 sebagai momentum menghadirkan tata kelola yang semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan serta pelayanan terbaik bagi jamaah.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan haji hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi yang kuat, kerja yang terukur, dan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas layanan dari waktu ke waktu.

Evaluasi
 
Di samping itu, Irfan Yusuf juga menegaskan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tidak boleh berhenti pada laporan keberhasilan dan capaian angka semata. Setiap temuan harus menjadi dasar perbaikan sistem untuk meningkatkan kualitas layanan kepada jemaah pada musim haji berikutnya.

"Evaluasi adalah muhasabah. Setiap kendala harus dipetakan penyebabnya, siapa yang bertanggung jawab, apa dampaknya, dan bagaimana langkah perbaikannya. Semua temuan harus ditindaklanjuti dengan target yang jelas agar pelayanan kepada jemaah terus meningkat," kata Menhaj.

Dalam arahannya, Menhaj meminta seluruh pekerjaan rumah pascahaji dituntaskan, mulai dari evaluasi layanan terhadap 680 jemaah Bali yang tergabung dalam Kloter SUB-70 dan SUB-71 hingga penanganan jemaah lanjut usia, jemaah berisiko tinggi, layanan kedaruratan, komunikasi petugas, dan penyelesaian pengaduan. Evaluasi juga diminta mencermati penanganan dua jemaah asal Bali yang wafat setelah wukuf di Makkah sebagai bahan pembelajaran untuk memperkuat mitigasi risiko.

Menhaj juga menekankan pentingnya memperketat pelaksanaan istithaah kesehatan dan memperkuat manasik haji. Pemeriksaan kesehatan harus dilakukan lebih dini, disertai pendampingan bagi jemaah yang belum memenuhi syarat istithaah. Sementara materi manasik harus semakin membekali jemaah agar mampu beribadah secara mandiri, aman, dan tertib.

Di sisi tata kelola, Menhaj meminta penertiban data jemaah dilakukan secara ketat untuk menutup celah manipulasi, perpindahan kloter, maupun pendampingan yang tidak sesuai ketentuan. Ia juga meminta pengawasan terhadap haji nonprosedural dan edukasi pencegahan penipuan umrah terus diperkuat melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Menutup arahannya, Menhaj menegaskan seluruh proses evaluasi harus bermuara pada pencapaian Tri Sukses Haji, yakni sukses ibadah, sukses penyelenggaraan, dan sukses kemaslahatan.

"Setiap temuan harus berujung pada perbaikan sistem. Setiap petugas harus bekerja dengan integritas. Setiap kebijakan harus menempatkan keselamatan, kenyamanan, dan perlindungan jamaah sebagai prioritas," tegasnya.

Tinjau lahan calon asrama haji Bali

Dalam kunjungan itu, Irfan meninjau lahan calon Asrama Haji Provinsi Bali di Jalan Pemelisan, Banjar Suwung Batan Kendal, Sesetan, Denpasar. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Kemenhaj mempercepat penguatan infrastruktur pelayanan haji di daerah seiring transformasi tata kelola penyelenggaraan haji nasional.

Lahan seluas 1.920 meter persegi itu telah beralih menjadi aset Kementerian Haji dan Umrah melalui proses administrasi yang sebelumnya dilakukan bersama Kementerian Agama. Keberadaan lahan tersebut diproyeksikan menjadi cikal bakal pembangunan Asrama Haji Bali yang akan mendukung peningkatan layanan bagi jamaah haji dan umrah di Provinsi Bali serta wilayah sekitarnya.

Dalam peninjauan tersebut, Menhaj menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur pendukung penyelenggaraan haji harus berorientasi pada kebutuhan jemaah. Menurutnya, kehadiran asrama haji bukan sekadar menyediakan bangunan fisik, melainkan menghadirkan pusat layanan yang mampu memberikan kenyamanan, pembinaan, serta kemudahan bagi calon jamaah sebelum keberangkatan.

"Setiap fasilitas yang dibangun harus memberikan manfaat nyata bagi jemaah. Asrama haji harus menjadi pusat layanan yang nyaman, representatif, dan mampu mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang semakin berkualitas," ujar Menhaj.

Ia menambahkan, Kemenhaj terus mendorong percepatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan haji di berbagai daerah sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pelayanan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kepuasan jemaah.

Kepala Kantor Wilayah Kemenhaj Provinsi Bali Mahmudi menyampaikan bahwa keberadaan asrama haji menjadi kebutuhan strategis mengingat Bali merupakan salah satu daerah penyelenggara layanan haji dan umrah. Menurutnya, pembangunan asrama haji akan memperkuat kesiapan layanan sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan kepada calon jamaah.

"Peninjauan Bapak Menhaj menjadi dorongan besar bagi kami di daerah untuk mempercepat proses persiapan sehingga rencana pembangunan Asrama Haji Bali dapat segera direalisasikan. Kehadiran fasilitas ini akan memberikan manfaat langsung bagi pelayanan jamaah," kata Mahmudi.

Dalam kesempatan tersebut, Menhaj juga meninjau kondisi lahan serta menerima paparan mengenai status aset, kesiapan lokasi, dan rencana pengembangan kawasan. Hasil peninjauan akan menjadi bagian dari penyusunan langkah lanjutan dalam pengembangan infrastruktur pelayanan haji di Provinsi Bali.

Pembangunan Asrama Haji Bali diharapkan menjadi salah satu penguatan ekosistem pelayanan haji dan umrah yang semakin modern, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan jamaah, sejalan dengan transformasi kelembagaan Kemenhaj.