Jakarta, NU Online
Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Boy Jerry Even Sembiring menegaskan bahwa arah transisi energi yang saat ini dijalankan belum menyentuh akar persoalan krisis iklim.
Ia menilai kebijakan transisi energi justru menyimpan paradoks serius karena memperpanjang praktik ekstraksi sumber daya alam serta memicu kerusakan ekologis baru, terutama di wilayah hulu.
Menurut Boy Jerry, pendekatan berbasis jual beli karbon dan industrialisasi mineral kritis hanya mereproduksi pola pembangunan lama yang eksploitatif dan merugikan masyarakat di sekitar wilayah sumber daya alam.
“Indonesia menyuplai sekitar 57 persen kebutuhan nikel dunia. Namun di balik peran strategis itu, terdapat kehilangan hutan primer sekitar 11 juta hektare dalam periode 2002-2024,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa ekspansi tambang nikel yang diklaim sebagai bagian dari transisi energi untuk baterai kendaraan listrik telah mendorong deforestasi secara masif. Kerusakan tersebut terutama terjadi di wilayah Sulawesi, seperti Morowali dan Konawe, serta Maluku Utara, termasuk Halmahera dan Pulau Obi.
Pernyataan tersebut disampaikan Boy Jerry dalam acara Membayar Mahal Ambisi Pertumbuhan: Dari Konflik, Bencana Ekologis, Hingga Krisis Lain di Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Ia menilai kondisi tersebut sebagai paradoks transisi hijau. Di satu sisi, negara-negara maju mengampanyekan energi bersih dan kendaraan listrik. Namun di sisi lain, bahan baku teknologi tersebut diproduksi dengan cara merusak hutan, mencemari sungai, dan memperbesar jejak ekologis di negara produsen seperti Indonesia.
“Pada sektor ketenagalistrikan nasional, masih terlihat adanya fossil lock-in melalui keberadaan PLTU captive dan ketergantungan pada batu bara,” katanya.
Boy Jerry mengungkapkan bahwa emisi sektor energi terus meningkat sejak 2016. Sementara itu, penurunan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan belum mampu mengimbangi lonjakan tersebut. Bahkan, masih terdapat rencana penambahan sekitar 6,3 gigawatt PLTU baru hingga 2034, yang dinilai bertolak belakang dengan komitmen penurunan emisi.
Ia juga menyoroti promosi teknologi seperti carbon capture and storage (CCS/CCUS), co-firing biomassa, serta penggunaan gas alam yang kerap disebut sebagai solusi iklim. Menurutnya, teknologi tersebut berpotensi menjadi bentuk greenwashing karena mahal, memperpanjang usia PLTU, membutuhkan jutaan hektare hutan energi, serta tetap menghasilkan emisi tinggi, termasuk emisi metana.
Sementara itu, Koordinator Kampanye Eksekutif Nasional Walhi Uli Arta Siagian menegaskan bahwa berbagai kebijakan iklim yang diambil negara saat ini justru masuk dalam kategori solusi palsu.
“Di tengah krisis iklim, kita berharap negara benar-benar menghadirkan solusi yang menjawab persoalan. Namun yang diambil, baik secara nasional maupun global, justru solusi-solusi palsu,” ujarnya.
Uli juga menyoroti sikap pemerintah Indonesia dalam forum global yang dinilainya lebih menekankan promosi dekarbonisasi melalui CCUS dan co-firing biomassa tanpa agenda penyelamatan lingkungan yang nyata.
“Kita melihat pada November 2025 lalu saat KTT Iklim COP30 di Brasil, pemerintah Indonesia justru tampil seperti penjual. Paviliun Indonesia seolah menjadi toko karbon yang setiap hari menjajakan kredit karbon melalui perdagangan karbon,” katanya.
