Peneliti Sebut Penanganan Banjir Perkotaan Tak Cukup Andalkan Regulasi, Butuh Nyali Politik yang Kuat

Jakarta, NU Online

Peneliti Pusat Riset Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Yogi Setya Permana menyebut bahwa penanganan banjir di perkotaan tidak cukup hanya mengandalkan pada regulasi dan kecanggihan teknologi. Menurutnya, butuh nyali politik yang kuat agar berbagai rencana mitigasi dapat dijalankan secara efektif untuk meminimalkan dampak bencana.

Yogi memaparkan hasil penelitiannya pada 2022 di empat daerah, yakni Kota Surabaya, Kota Semarang, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Bandung. Hasilnya menunjukkan perbedaan mencolok.

Risiko banjir di Surabaya dan Bojonegoro justru menurun dalam 15 tahun terakhir meskipun investasi pengelolaan banjir relatif minim. Sebaliknya, frekuensi banjir di Bandung dan Semarang meningkat, meski anggaran penanganan banjir di daerah tersebut tergolong besar.

Menurut Yogi, persoalan utama bukan terletak pada infrastruktur atau besaran anggaran. Namun, nyali politik atau political will kepala daerah memainkan peran krusial dalam menentukan efektivitas kebijakan pengendalian banjir.

“Manajemen banjir ini juga menjadi sebuah political outcomes, bukan hanya technical atau managerial outcomes,” ujarnya dalam Diskusi Mengelola Risiko Banjir: Politik Kebijakan, Tata Ruang, dan Adaptasi di Kota-Kota Pesisir di Indonesia yang digelar di Kantor WRI Indonesia, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Ia mengatakan bahwa kondisi tersebut tidak jarang dipengaruhi relasi antara aktor politik dan pelaku usaha yang berujung pada kompromi tata ruang.

“Selama ini, aspek politik kerap dikesampingkan dalam diskusi adaptasi perubahan iklim. Padahal, penurunan kualitas lingkungan dan buruknya sistem drainase sering kali berkaitan dengan lemahnya penegakan regulasi,” ucapnya.

Yogi mencontohkan, kepala daerah kerap ragu menindak pelanggar aturan, seperti pengembang properti yang menyalahi regulasi atau pelaku industri yang tidak menyediakan kolam retensi. Salah satu penyebabnya adalah relasi timbal balik antara politisi dan pengusaha.

“Efektivitas manajemen banjir tidak hanya bergantung pada kapasitas atau kekuatan teknologinya. Akan tetapi, ada juga hal yang lebih penting dari itu, yakni seberapa jauh kolusi antara pebisnis dan politisi bisa direduksi,” katanya.

“Ada implikasi timbal balik antara politisi dan pengusaha. Dampaknya, kala pengusaha itu melanggar regulasi, mereka (pemerintah) takut menindak tegas,” lanjutnya.

Yogi juga mengutip percakapannya dengan seorang petugas penanganan banjir di salah satu kota.

“Sebenarnya menangani banjir ini gampang. Namun, persoalanannya, pabrik yang di belakang itu merusak kolam retensi yang sudah ada, kata petugasnya. Pas saya tanya mengapa tidak ditegur, petugasnya jawab, Wali kotanya saja enggak berani, apalag camatnya,” ucapnya.

Sementara itu, Analis Mobilitas Perkotaan Berkelanjutan dari World Resources Institute (WRI) Indonesia Afrizal Maarif menyampaikan bahwa kemauan politik menjadi faktor penggerak utama dalam mitigasi banjir, bahkan dalam skala kecil sekalipun.

“Tidak perlu dalam skala yang sangat besar, dalam skala yang sangat kecil, kaya dalam skala perumahan mengimplementasikan peraturan yang sudah ada, itu mitigasi akan berjalan dengan baik. Masyarakat pada akhirnya akan mengikuti apapun yang memang dikerakan oleh pemerintahnya,” katanya.

Ia mengungkapkan bahwa persoalan utama bukan pada ketiadaan regulasi atau pendekatan, melainkan lemahnya eksekusi di lapangan.

“Kalau kita mau bicara simpel, kapan sih banjir ini bisa selesai? Tidak akan bisa selesai, kalau memang tidak ada yang menggerakkan secara kuat,” ujarnya.

Afrizal juga menyampaikan bahwa dampak banjir tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga ekonomi. Di Semarang, misalnya, kerugian akibat banjir mencapai Rp 850 miliar per tahun karena terganggunya mobilitas. Banjir setinggi 10-50 sentimeter dapat meningkatkan waktu tempuh hingga dua kali lipat, sekaligus menaikkan konsumsi bahan bakar.

“Jakarta yang frekuensi lalu lintasnya jauh lebih padat dibanding Semarang bisa jadi merugi lebih tinggi,” katanya.