Pengamat Dorong Pemerintah RI Fokus Diversifikasi Energi di Tengah Gencatan Senjata AS-Iran

Jakarta, NU Online

Direktur Eksekutif International Politics Forum, Aprilian Cena mendorong pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk lebih fokus pada strategi diversifikasi energi ketimbang mengedepankan peran diplomatik.

"Realistisnya bahwa Indonesia tidak memiliki power atau lemahnya daya tawar diantara Republik Islam Iran atau Amerika Serikat," katanya kepada NU Online, pada Kamis (9/4/2026).

Ia menekankan bahwa langkah yang lebih strategis adalah memperkuat diversifikasi energi, termasuk dengan memprioritaskan pengembangan tenaga listrik, tenaga surya, dan sumber energi terbarukan lainnya.

"Pemerintah mulai berkolaborasi dengan sektor swasta untuk pengembangan sumber alternatif. Atau bisa juga berkerjasama dengan negara yng memprioritaskan pada energi terbarukan, seperti Jepang, Cina, dan beberapa negara Eropa," katanya.

Aprilian menilai bahwa pemerintah Indonesia perlu segera mengambil langkah antisipatif menghadapi masih terganggunya rantai pasok energi global, di tengah berlangsungnya gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran.

Ia menegaskan pentingnya strategi jangka pendek dan menengah untuk menjaga ketahanan energi nasional. Dalam jangka pendek, menurutnya, Indonesia perlu mengendalikan konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).

"Indonesia mulai beralih ke sumber terbarukan seperti listrik atau tenaga surya. Ini mulai mendapatkan perhatian serius melalui sinergisitas di antara pemangku kepentingan," jelasnya.

Sementara untuk jangka menengah, ia menyarankan pemerintah Indonesia mulai mencari alternatif sumber impor energi dari negara lain yang tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.

"Misalkan China yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Selain itu, Indonesia mencari sumber energi baru untuk meningkatkan cadangan energi dalam rangka antisipasi Dinamika Selat Hormuz," katanya.

Persiapan hadapi tekanan harga minyak global

Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema terkait ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun non-subsidi.

Hal itu disampaikannya dalam taklimat bersama Kabinet Merah Putih dan pejabat kementerian/lembaga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Prabowo menyatakan bahwa langkah-langkah antisipasi jangka pendek selama 12 bulan ke depan tengah dipersiapkan. Ia menegaskan bahwa setelah melewati fase tersebut, Indonesia akan menjadi negara yang kuat.

"Untuk BBM yang bersubsidi, kita akan pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Kita akan pertahankan untuk 80 persen rakyat kita. Tapi pada saatnya yang orang-orang kuat, orang-orang kaya ya kalau mau pake bensin yang mahal, ya dia harus bayar pasar. Lu udah kaya minta subsidi, ya enggak lah. Yang kita bela rakyat miskin," jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa dalam beberapa hari terakhir pemerintah telah menggelar rapat-rapat untuk menghadapi kondisi global yang penuh krisis, khususnya yang berdampak pada pasokan energi akibat konflik di kawasan Timur Tengah.

Dari hasil kajian tersebut, menurutnya, Indonesia memiliki kekuatan ekonomi yang cukup kuat.