Nasional

Pengamat Nilai Transportasi Umum Perlu Ditempatkan Jadi Agenda Politik Utama Setara Program MBG dan KDMP

NU Online  ·  Kamis, 16 Juli 2026 | 09:00 WIB

Pengamat Nilai Transportasi Umum Perlu Ditempatkan Jadi Agenda Politik Utama Setara Program MBG dan KDMP

Siswa menerima paket MBG (Foto: BGN)

Jakarta, NU Online

Pengamat Transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno menilai bahwa pembangunan transportasi umum perlu ditempatkan sebagai agenda politik utama yang memiliki tingkat prioritas setara dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dalam upaya memperoleh dukungan publik. 

 

"Transportasi massal yang andal adalah investasi masa depan yang menawarkan solusi multisektoral," katanya kepada NU Online pada Kamis (16/7/2026).


Ia menjelaskan bahwa keberadaan transportasi umum yang berkualitas memberikan manfaat langsung, seperti penghematan energi, peningkatan keselamatan masyarakat, serta perbaikan kualitas udara. 

 

Di sisi lain, lanjut Djoko, kemudahan mobilitas warga juga dinilai berkontribusi terhadap penyelesaian berbagai persoalan sosial dan ekonomi, mulai dari penanganan stunting, penurunan angka putus sekolah, hingga upaya memutus rantai kemiskinan.


Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa bahwa subsidi bagi transportasi umum tidak seharusnya dipandang sebagai beban anggaran. "Subsidi pada transportasi umum bukanlah biaya yang hilang, melainkan investasi fiskal," jelasnya.

 

Menurutnya, subsidi tersebut merupakan bentuk investasi fiskal yang akan kembali dalam bentuk meningkatnya produktivitas masyarakat, penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), serta perputaran ekonomi yang lebih cepat.


Karena itu, Djoko menilai setiap alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengembangan angkutan massal merupakan langkah strategis.

 

"Setiap rupiah APBD yang dialokasikan untuk angkutan massal adalah langkah nyata membebaskan masyarakat dari jeratan biaya mobilitas yang mahal," tegasnya.

 

Selain itu, ia menegaskan bahwa kemacetan lalu lintas merupakan salah satu bentuk kebocoran ekonomi daerah.  "Transportasi umum yang terintegrasi adalah urat nadi yang melahirkan kesejahteraan ke setiap sudut wilayah," terangnya.

 

Melansir laman resmi BGNl (Badan Gizi Nasional/BGN), Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah penerima manfaat Program MBG terbesar di dunia. Hingga 3 Maret 2026, program yang dijalankan BGN telah menjangkau 61,2 juta penerima manfaat, termasuk 49 juta siswa sekolah.

 

“Secara global terdapat 174,9 juta anak yang menerima manfaat program makan sekolah. Indonesia menjadi bagian penting dari upaya tersebut dengan lebih dari 49 juta siswa penerima manfaat di sekolah, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemenuhan gizi anak,” kata Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN Khairul Hidayarti di Jakarta, pada Ahad (8/2/2026). 

 

Sementara itu, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyampaikan bahwa sebanyak 15.845 KDMP telah rampung dibangun. Hal itu disampaikan dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Indonesia Arena GBK, Jakarta, Ahad (12/7/2026).

 

"Sudah 83.000 badan hukum akte dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang sudah selesai. Kemudian yang 100 persen bangunan fisik, gudang, gerai, dan alat kelengkapannya berjumlah 15.845," jelasnya.