Perkuat Kepercayaan Publik, HIDMAT Muslimat NU Gandeng BPKH dalam Pengelolaan Dana Haji

Jakarta, NU Online

Himpunan Daiyah dan Majelis Taklim (HIDMAT) Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) menggandeng Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk memperkuat kepercayaan publik melalui peningkatan literasi dan pengawasan terhadap pengelolaan dana haji.

Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan diseminasi bertema Penguatan Literasi dan Pengawasan Publik terhadap Pengelolaan Keuangan Haji yang Transparan dan Akuntabel di Hotel Aston Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Acara ini diikuti oleh jajaran pengurus HIDMAT Muslimat NU, para daiyah, serta pengurus majelis taklim Muslimat NU se-Jabodetabek. Selain itu, hadir pula perwakilan biro perjalanan haji dan umrah mitra Muslimat NU.

Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif kepada peserta mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan haji oleh BPKH.

Ketua HIDMAT PP Muslimat NU Romlah Widayati menegaskan bahwa Muslimat NU sebagai organisasi perempuan terbesar memiliki tanggung jawab moral untuk turut mencerdaskan umat.

Ia menjelaskan, kolaborasi dengan BPKH merupakan ikhtiar bersama agar jamaah dan masyarakat luas memahami bahwa pengelolaan keuangan haji dilakukan secara profesional serta diawasi oleh berbagai pihak, termasuk Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah (DPS), BPK, dan DPR RI.

"Kami siap menjadi mitra aktif BPKH dalam menyosialisasikan informasi yang utuh dan akurat hingga ke tingkat akar rumput," jelasnya.

Widayati menambahkan bahwa HIDMAT Muslimat NU merupakan himpunan daiyah dan majelis taklim yang menjadi ujung tombak dakwah di tengah masyarakat. Dengan jaringan yang luas, pihaknya siap berperan aktif dalam menyosialisasikan pengelolaan keuangan haji secara lebih masif.

"Kalau sesuai dengan data yang masih ada melalui IT, kita akan punya rencana untuk mendata seluruh majelis taklim. Yang sudah tercatat 70 ribu majelis taklim, belum ustadzahnya, belum lagi bu nyainya,” ujarnya.

Menurutnya, potensi besar Muslimat NU dapat menjadi kekuatan strategis dalam memperkuat ketahanan sosial dan keagamaan di Indonesia. Ia meyakini bahwa peran perempuan, khususnya ibu-ibu Muslimat, tidak hanya terbatas pada lingkup keluarga, tetapi juga berdampak luas bagi bangsa.

"Kalau ini Muslimatnya menjadi salah satu bagian penguat negara kita, NKRI. Insyaallah kalau ibu-ibu Muslimat yang mendoakan, doanya tidak hanya untuk keluarga, tapi untuk Muslimat dan seluruh bangsa negara,” katanya.

Ia pun berharap stabilitas dan kekokohan negara tetap terjaga, terutama jika penyelenggaraan ibadah haji berjalan dengan baik dan lancar. Hal tersebut, lanjutnya, akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap BPKH.

"Mudah-mudahan negara kita tetap kokoh. Kegiatan nanti, kalau haji berjalan baik dan lancar, kepercayaan seluruh bangsa untuk BPKH semakin kuat,” jelasnya.

Widayati juga menyampaikan bahwa rencana diseminasi pengelolaan haji yang diinisiasi BPKH disambut positif oleh HIDMAT Muslimat NU. Ia menilai kerja sama ini sebagai langkah strategis untuk memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat.

"Ketika BPKH (Pak Dawud) mau mengadakan diseminasi pengelolaan haji ini, cocok mau bekerja sama, alhamdulillah langsung disambut. Terima kasih dari BPKH sudah memberikan support,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota Badan Pelaksana BPKH Dawud Arif Khan menilai peran ibu-ibu Muslimat NU sangat strategis sebagai agen edukasi di tengah masyarakat, khususnya dalam menyampaikan informasi yang benar sekaligus melawan disinformasi terkait dana haji.

"Kami (BPKH) ini juga organisasi perlu dikenal oleh masyarakat dan Muslimat khusunya HIDMAT yang isinya daiyah, punya majlis taklim yang artinya dia punya pendengar atau massa sampai ke akar rumput yang bisa menerima nyai, daiyah, majelis taklim bagaimana sesungguhnya BPKH dan kiprahnya," ujarnya ditemui NU Online di sela-sela kegiatan diseminasi di Jakarta Selatan, Selasa (14/4/2026).

Dawud menambahkan bahwa dalam sesi diskusi ditemukan masih banyak kesalahpahaman akibat minimnya pemahaman masyarakat tentang BPKH. Namun setelah mendapatkan penjelasan, peserta mulai memahami bagaimana pengelolaan dana haji dilakukan.

"Kami harapkan bisa menginformasikan kepada bawah sehingga lapisan masyarakat bisa menerima informasi yang benar," jelasnya.

Rangkaian kegiatan meliputi pemaparan materi mengenai skema pengelolaan keuangan haji, mekanisme penempatan investasi, serta program kemaslahatan BPKH. Sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung interaktif. Para peserta sangan antusias terhadap isu pengelolaan dana haji.