WRI Indonesia: Kebijakan Iklim Perlu Lebih Responsif terhadap Gender

Jakarta, NU Online

Dampak perubahan iklim tidak dirasakan secara sama oleh seluruh masyarakat. Perempuan, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas menghadapi tingkat kerentanan yang berbeda sehingga membutuhkan kebijakan iklim yang lebih inklusif dan responsif terhadap kondisi masing-masing.

 

Analis Riset Gender, Kesetaraan, dan Inklusi Sosial (GESI) World Resources Institute (WRI) Indonesia Carolina Astri mengatakan perumusan kebijakan iklim di Indonesia belum sepenuhnya berperspektif gender. Perempuan dan kelompok rentan kerap hanya ditempatkan sebagai kategori demografis, bukan sebagai subjek dengan kebutuhan spesifik dan terukur.

 

Hal tersebut disampaikan Carolina dalam Diskusi Penguatan Instrumen Pemetaan Situasi untuk Kepemimpinan Perempuan dalam Menyikapi Dampak Krisis Iklim di Jakarta, Senin (14/9/2026).

 

“Selama unit analisisnya masih berfokus pada tingkat kabupaten atau desa, kebutuhan spesifik perempuan dan kelompok rentan lainnya terancam tidak terlihat karena tidak memiliki tempat untuk muncul secara holistik,” ujarnya.

 

Carolina menyampaikan, pendekatan kebijakan yang mengklaim netral gender justru berisiko memperlebar ketimpangan relasi kuasa di masyarakat.

 

Ia menambahkan, kebijakan yang tidak memperhitungkan perbedaan pengalaman dan kebutuhan berdasarkan gender dapat membuat pembagian manfaat adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim menjadi tidak adil.

 

“Inklusi sosial bukanlah sekadar agenda tambahan atau upaya memperbanyak anggaran, melainkan prasyarat utama agar kebijakan iklim benar-benar bekerja secara efektif pada populasi yang paling terdampak,” katanya.

Perempuan sebagai Aktor Adaptasi dan Mitigasi

Sementara itu, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat, serta Pemerintah Daerah Wilayah III Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dewa Ayu Laksmi mengatakan dampak krisis iklim terhadap perempuan berbeda karena dipengaruhi peran sosial, akses terhadap sumber daya, dan posisi dalam pengambilan keputusan.

 

“Perempuan bukan hanya kelompok terdampak, tetapi juga aktor penting dalam adaptasi, mitigasi, kesiapsiagaan, dan pemulihan,” ujarnya.

 

Ayu menyampaikan perempuan menghadapi berbagai risiko akibat banjir, kekeringan, longsor, kenaikan muka air laut, gelombang panas, dan bencana hidrometeorologi. Dampaknya mencakup penghidupan, pangan, air bersih, kesehatan, pendidikan, mobilitas, dan keamanan.

 

“Beban kerja perawatan tidak berbayar dan tanggung jawab rumah tangga yang meningkat menjadi salah satu dampak krisis iklim yang perlu diperhatikan dalam kebijakan, selain risiko kekerasan berbasis gender, eksploitasi, dan kehilangan akses layanan dalam situasi bencana,” katanya.