Opini MUKTAMAR KE-35 NU

Jika Habermas Turut Bicara Muktamar NU

NU Online  ·  Rabu, 29 Juli 2026 | 10:10 WIB

Jika Habermas Turut Bicara Muktamar NU

Ilustrasi Habermas dan muktamar NU (Foto: AI)

Habermas Melihat Indonesia
Jika para filsuf dan sosiolog diminta datang ke Indonesia—bahkan mereka yang telah meninggal dibangkitkan kembali dari kubur—Habermas mungkin menjadi orang pertama yang panik. Ia akan merasa timbangan beban pikirannya mendadak melonjak ke tingkat yang bahkan tidak pernah dibayangkannya.


Dari seluruh karya Habermas yang panjang, rumit, dan sering kali melelahkan untuk dibaca, William Outhwaite menangkap satu kegelisahan utama: bagaimana masyarakat modern dapat tetap rasional dan demokratis tanpa dijajah oleh birokrasi, kapitalisme, dan teknologi. Ketiganya kini tampak semakin kuat mencengkeram kehidupan manusia modern Indonesia. Soal apakah Indonesia benar-benar telah menjadi masyarakat modern, untuk sementara, mari kita kesampingkan.


Selain menyaksikan Indonesia semakin jauh dari cita-cita yang dahulu diumumkannya sendiri, lelaki tua dari Mazhab Frankfurt itu sejak lama dihantui momok instrumentalisasi manusia. Manusia tidak lagi diperlakukan sebagai makhluk yang mampu berbicara, menimbang alasan, serta menentukan apa yang baik dan adil. Mereka diperlakukan sebagai angka, alat, target, dan objek yang harus dikelola.


Bagi Habermas, gejala penyakit itu terlihat ketika warga negara hanya dihitung jumlah kepalanya, lalu dikalkulasi untuk menentukan siapa yang memenangkan perebutan kekuasaan. Tentu saja Habermas tidak menolak penghitungan suara. Yang ia takutkan adalah keadaan ketika demokrasi berhenti pada penghitungan suara: rakyat hanya diperlukan ketika suaranya masuk ke kotak, tetapi tidak lagi didengarkan setelah angka-angka selesai dijumlahkan.


Ia mungkin juga akan semakin cemas melihat demonstrasi yang hanya direspons dengan pertanyaan teknis: bagaimana massa dibubarkan, bagaimana kemarahan diredam, bagaimana pemberitaan dikendalikan, dan bagaimana kekuasaan dapat segera memperoleh kembali ketenangannya. Negara tidak lagi bertanya mengapa rakyat marah atau apakah tuntutan mereka masuk akal. Ia hanya bertanya bagaimana persoalan itu dapat segera diatasi. 


Kisah tentang mahasiswa yang meributkan bayaran dari pak Gibran rupanya telah terdengar di kepalanya. Demikian juga bagaimana polisi, jaksa, dan Komisi Pemberantasan Korupsi merampungkan protes-protes yang dialamatkan kepada mereka.


Di sinilah rasionalitas instrumental bekerja. Perhatian diarahkan pada cara paling efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, bukan pada pertanyaan apakah tujuan itu benar, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Suara rakyat pun hilang, menguap di udara, lalu bercampur dengan janji, slogan, dan bau mulut para politisi.


Ya, Habermas mungkin akan pening melihat Indonesia. Akan tetapi, ia barangkali segera menguasai keadaan. Dengan suaranya yang agak sengau, ia akan berpesan:


“Tetaplah berani mengatakan sesuatu yang dianggap mustahil. Tetaplah mengharapkan sesuatu yang ditertawakan sebagai utopia.”


Sebab bagi Habermas, demokrasi memang selalu mengandung unsur utopis. Demokrasi meminta kita membayangkan sebuah ruang tempat setiap orang yang terkena dampak keputusan dapat berbicara; tidak ada suara yang dibungkam; kekuasaan, uang, dan jabatan tidak menentukan kebenaran; serta keputusan dimenangkan bukan oleh orang yang paling kuat, melainkan oleh alasan yang paling dapat dipertanggungjawabkan.


Ruang semacam itu mungkin belum pernah sepenuhnya hadir. Akan tetapi, tanpa keberanian untuk membayangkannya, kita tidak lagi memiliki ukuran untuk mengatakan bahwa keadaan yang sedang berlangsung adalah tidak adil. Utopia, dengan demikian, bukan pelarian dari kenyataan. Ia adalah jarak yang kita perlukan untuk melihat betapa buruknya kenyataan.


Dari Ruang Publik ke Kramat Raya 164
Pemandu yang menemani “Bapak Komunikasi” itu kemudian membawanya ke Kramat Raya 164. Di tempat itulah petahana Ketua Umum PBNU dikabarkan sedang berjuang mempertahankan kursinya. Di tempat yang sama pula, mereka yang dalam istilah Fachri Ali berdarah biru NU berusaha merebut simbol kepercayaan kaum Nahdliyin dalam muktamar mendatang.


Baru saja Habermas mau memasuki lift, beberapa anak muda mencegatnya. Mereka mempersilakannya duduk, menyuguhkan air minum, lalu secara bergantian menceritakan pengalaman dan mengonsultasikan rencana mereka menghadapi Muktamar di Jombang nanti.


Cerita-cerita itu semakin mengonfirmasi kecurigaan Habermas bahwa birokrasi, kapitalisme, dan teknologi tidak hanya mencengkeram negara dan perusahaan besar. Ketiganya juga mulai memasuki kepala para santri—termasuk santri-santri yang kini melepaskan kopiah ketika berada di jalan, stasiun, atau bandar udara.


Seorang anak muda berbicara menggebu-gebu tentang pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Seorang santri lain, meskipun tampak kehausan, tetap antusias menjelaskan bahwa teknologi mutakhir yang dibangun NU akan mampu mencegah kecurangan atau penyalah gunaan wewenang. Sementara itu, peserta lain sibuk menghitung berapa cabang yang telah dikantongi masing-masing calon untuk siap bertarung.


Habermas terkejut. Ia merasa tidak menemukan NU yang pernah diceritakan kepadanya. Setidaknya, NU itu tidak muncul dari cerita anak-anak muda yang sedang duduk di hadapannya.


Ia pernah mendengar bahwa para santri menunggu hasil para ulama istikharah sebelum menentukan pilihan. Ia juga pernah membayangkan bahwa orang-orang arif masih didengarkan nasihatnya, para kiai sepuh dimintai petunjuknya, dan keputusan organisasi tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan menghitung dukungan.


Ia pernah diberi tahu bahwa kejujuran dan akuntabilitas dalam tradisi pesantren tidak digantungkan sepenuhnya kepada teknologi. Keduanya tumbuh dari ketaatan kepada syariat, penghormatan terhadap amanah, rasa takut melakukan pengkhianatan, serta ketundukan kepada ajaran-ajaran turats.


Teknologi mungkin dapat rerekam keputusan-keputusan rapat, tetapi tidak dapat menjamin bahwa dokumen-dokumen itu akan menjadi komitmen bersama. Sebuah sistem digital mungkin dapat mencegah seseorang memalsukan tanda tangan, tetapi ia tidak dapat mencegah seseorang ingkar pada amanah organisasi.


Di hadapan Habermas, anak-anak muda itu terus berbicara tentang aturan, perangkat, kandidat, suara, dan cabang. Hampir tidak ada yang berbicara tentang alasan mengapa seorang calon layak dipilih, nilai apa yang akan diperjuangkannya, atau masa depan seperti apa yang sedang dibayangkan untuk Nahdlatul Ulama.


Mereka sedang berbicara tentang demokrasi, tetapi bahasa yang digunakan adalah bahasa operasi politik. Mereka sedang membicarakan kepemimpinan keagamaan, tetapi yang terdengar adalah kalkulasi kekuasaan.


Ketika Presiden Masuk ke Ruang Muktamar
Ketika Habermas sedang menarik napas panjang, seseorang yang sejak tadi diam tiba-tiba memberikan informasi tambahan.


“Presiden telah mengonfirmasi jadwal pertemuan dengan panitia Muktamar,” katanya.


Habermas tersedak.


Ia menatap pemandu wisata yang jugasantri  alumni Jerman itu, lalu memandangi satu per satu anak muda di ruangan itu. Untuk beberapa saat ia kehilangan kata-kata. Ia datang dengan membawa teori tentang ruang publik, tindakan komunikatif, dan otonomi masyarakat sipil. Akan tetapi, di Indonesia ini, bahkan membicarakan masa depan organisasi keagamaan pun tampaknya membutuhkan restu dari pusat kekuasaan negara.


“Apakah Presiden anggota panitia pengarah muktamar?” tanyanya pelan.


Anak-anak muda itu saling berpandangan. Tidak ada yang segera menjawab.


Habermas lalu memahami bahwa persoalannya mungkin lebih dalam daripada pelanggaran aturan organisasi, perebutan dukungan cabang, atau kecanggihan sistem digital, atau restu presiden. Yang sedang berlangsung adalah masuknya logika kekuasaan negara ke dalam ruang kehidupan organisasi keagamaan. Sistem sedang mengolonisasi dunia kehidupan. Ormas besar itu telah benar-benar dalam dekapan tiga raksasa; Kapitalis, Birokrasi, dan teknologi.


Dunia kehidupan adalah ruang tempat manusia membangun makna melalui tradisi, kepercayaan, pengalaman, dan komunikasi sehari-hari. Di dalam NU, dunia itu hidup melalui pesantren, hubungan kiai dan santri, silaturahmi, khidmah, istikharah, musyawarah, serta penghormatan kepada orang-orang yang dianggap memiliki kebijaksanaan moral.


Akan tetapi, dunia semacam itu kini berhadapan dengan logika sistem. Negara membawa kekuasaan administratif. Kapitalisme membawa uang dan transaksi. Teknologi membawa sistem pengawasan, pendataan, dan pengendalian. Ketiganya tidak selalu buruk. Persoalan muncul ketika logika mereka mengambil alih seluruh ruang kehidupan organisasi.


Tradisi, kepercayaan, khidmah, ketundukan moral, dan komunikasi antar warga perlahan-lahan digantikan oleh kalkulasi dukungan, administrasi, akses kepada kekuasaan, dan penguasaan teknologi. Para santri masih berbicara dengan kosakata pesantren, tetapi cara berpikirnya mulai menyerupai manajer perusahaan, operator politik, dan pejabat birokrasi.


Istikharah masih disebut, tetapi untuk meyakinkan pemberi suara. Kiai sepuh masih dikunjungi, tetapi sebagai pendongkrak legitimasi. Amanah masih menjadi kosa kata, tetapi teknologi diperlakukan seolah-olah dapat menggantikan moralitas. Kemandirian organisasi masih dibanggakan, tetapi keputusan penting menunggu persetujuan kekuasaan negara.


Habermas lalu bertanya kepada mereka:


“Kalian sedang memilih pemimpin atau sedang memenangkan calon?”


Ruangan mendadak sunyi.


Memilih pemimpin berarti bersedia mendengarkan, menguji alasan, mengubah pendapat, dan menerima bahwa orang lain mungkin memiliki pertimbangan yang lebih baik. Memenangkan calon berarti menetapkan tujuan sejak awal, lalu menggunakan segala sumber daya untuk mencapainya. Yang pertama adalah tindakan komunikatif. Yang kedua adalah tindakan strategis.


Ia hanya akan mengingatkan bahwa teknologi tidak dapat menggantikan kejujuran, aturan tidak dapat menggantikan kebijaksanaan, dan kemenangan tidak dapat menggantikan legitimasi. Sebuah organisasi mungkin berhasil menyelenggarakan pemilihan yang tertib, tetapi belum tentu berhasil menghasilkan kepemimpinan yang dipercaya. Seorang calon mungkin mengantongi suara terbanyak, tetapi belum tentu memperoleh pengakuan moral dari warga yang dipimpinnya. Sebuah muktamar mungkin sah secara administratif, tetapi masih dapat meninggalkan krisis legitimasi apabila ruang komunikasinya dikuasai uang, teknologi, birokrasi, atau kekuasaan dari luar.


Semua orang mendengarkan pesan-pesan mantan pemuda Nazi itu. Anak muda yang tadinya bersemangat dengan argumen-argumennya diam menyimak. Sampai seorang diantara mereka dengan berani tetapi santun memberikan statemen penting yang akhirnya menutup perbincangan siang itu. “maap tuan Habermas, kami sangat menghargai gagasan-gagasan anda yang logis lagi mrncerahkan. Namun demikian, dengan berat hati saya harus menyampaikan satu hal penting bahwa tulisan-tulisan dan teori-teori anda bukanlah termasuk karya yang mu’tabar bagi kami, sehingga kami tidak bisa menerimanya, terimakasih dan mohon maaf”.

 
Imam Malik Riduan, Dosen ISIF Cirebon dan peneliti di School of Social Sciences, Western Sydney University