Jakarta, NU Online

Serangkaian pemadaman listrik bergilir (blackout) yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir Mei dan berlanjut di kawasan Jawa-Bali sepanjang Juni dinilai memperlihatkan masih rentannya sistem ketenagalistrikan nasional. Gangguan tersebut dipandang bukan sekadar persoalan teknis, melainkan mengindikasikan adanya persoalan struktural, mulai dari ketergantungan terhadap energi fosil, terbatasnya jaringan transmisi, hingga lambatnya pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

Ekonom Senior INDEF sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Berly Martawardaya, mengatakan gangguan pasokan listrik yang terus berulang memiliki dampak luas terhadap aktivitas ekonomi maupun dunia usaha.

"Pemadaman listrik bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari, tetapi juga dapat memengaruhi iklim investasi dan produktivitas industri," ujar Berly dalam diskusi daring Lapor Iklim, Kamis (25/6/2026).

Menurut Berly, kondisi tersebut menunjukkan adanya paradoks dalam sistem kelistrikan Indonesia. Di tengah kelebihan pasokan listrik di sejumlah wilayah, gangguan distribusi masih kerap terjadi. Ia menilai persoalan tersebut berkaitan dengan struktur pembangkit nasional yang masih didominasi batu bara sebagai sumber energi utama.

Berly menjelaskan program pembangunan pembangkit listrik 35 gigawatt pada periode 2015–2029 sebagian besar diarahkan pada pembangunan PLTU berbahan bakar batu bara. Ketergantungan tersebut, kata dia, membuat sistem kelistrikan nasional rentan terhadap gejolak harga energi maupun hambatan distribusi bahan bakar.

"Ketika harga energi fosil naik atau terjadi gangguan distribusi, dampaknya langsung terasa pada sistem listrik kita," kata Berly.

Ia juga menyoroti masih kuatnya dominasi energi fosil dalam bauran energi nasional. Kondisi tersebut dinilai membuat sistem energi Indonesia menghadapi rantai pasok yang panjang dan lebih rentan terhadap gangguan dibandingkan apabila pemanfaatan energi terbarukan diperluas.

Berly mencontohkan distribusi batu bara yang harus dikirim dari wilayah penghasil di Sumatera menuju pembangkit di Pulau Jawa sehingga meningkatkan risiko gangguan logistik.

"Perlu paradigma baru agar sistem energi nasional dapat terlepas dari ketergantungan terhadap energi fosil," ujarnya.

Berly juga menilai model pengelolaan kelistrikan yang terlalu terpusat berpotensi memperbesar dominasi pelaku tertentu dalam bisnis listrik serta mengurangi kemandirian energi di tingkat daerah.

Penguatan Jaringan Dinilai Sama Penting dengan Pembangkit

Direktur Riset dan Inovasi Institute for Essential Services Reform (IESR), Raditya Wiranegara, menilai rangkaian blackout yang terjadi belakangan menjadi pengingat bahwa keandalan sistem kelistrikan tidak hanya bergantung pada banyaknya pembangkit yang dibangun. Menurutnya, kualitas jaringan transmisi dan distribusi juga menentukan kemampuan sistem dalam menghadapi gangguan.

Ia menilai kebijakan pembangunan sektor ketenagalistrikan selama ini lebih menitikberatkan pada penambahan kapasitas pembangkit dibandingkan penguatan infrastruktur jaringan.

"Perencanaan ketenagalistrikan selama ini terlalu berfokus pada penambahan kapasitas pembangkit. Padahal, ketahanan sistem juga ditentukan oleh kualitas jaringan dan kemampuan sistem menghadapi gangguan," ujar Raditya.

Raditya berpandangan modernisasi jaringan listrik perlu dipercepat agar mampu mengakomodasi pemanfaatan energi terbarukan dalam skala yang lebih luas. Menurutnya, sistem kelistrikan yang terlalu terpusat sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan transisi energi saat ini.

"Ke depan, sistem energi perlu bergerak dari yang sangat tersentralisasi menjadi lebih terdesentralisasi. Energi surya atap, pembangkit skala komunitas, dan jaringan yang lebih fleksibel perlu mendapat ruang yang lebih besar," katanya.

Raditya mengusulkan agar PT PLN lebih memfokuskan perannya pada pengembangan jaringan transmisi, sementara aktivitas pembangkitan dapat diperluas melalui anak perusahaan.

"PLN sebaiknya tidak perlu masuk ke unit pembangkit," ujarnya.

Ia menilai pendekatan tersebut dapat memperbaiki tata kelola sektor ketenagalistrikan sekaligus meningkatkan keandalan sistem listrik nasional.

Raditya menambahkan pengembangan energi terbarukan juga harus diikuti dengan pembenahan jaringan listrik karena lokasi sumber energi bersih tidak selalu berdekatan dengan pusat konsumsi energi, termasuk kawasan industri di Sulawesi, Maluku, dan Kalimantan.

"Membangun EBT berarti pula memodernisasi jaringan kelistrikan beserta regulasinya," katanya.

Ketergantungan Batu Bara Dinilai Perlu Dikurangi

Renewable Energy Manager Trend Asia, Beyrra Triasdian, mengatakan ketahanan energi nasional masih dibayangi ketergantungan terhadap industri batu bara. Menurutnya, persoalan yang ditimbulkan tidak hanya berkaitan dengan pembangkit listrik, tetapi juga mencakup aktivitas pertambangan hingga pengelolaan limbah.

"Persoalan batu bara tidak hanya terjadi di cerobong pembangkit. Masalah juga muncul di sekitar tambang, dalam proses pengangkutan, hingga pengelolaan limbah yang turut mengubah ruang hidup masyarakat," katanya.

Beyrra juga menilai alasan adanya surplus pasokan batu bara yang kerap disampaikan pemerintah justru menunjukkan adanya persoalan dalam perencanaan pembangunan pembangkit listrik.

"Masyarakat tidak pernah meminta pemerintah membangun lebih banyak pembangkit listrik tenaga batu bara," ujarnya.

Ia mencontohkan sejumlah komunitas telah mengembangkan pembangkit energi terbarukan secara mandiri, seperti sistem mikrohidro di Subang, Jawa Barat. Namun, inisiatif tersebut akhirnya berhenti beroperasi setelah jaringan listrik PLN mulai menjangkau wilayah tersebut.

Menurut Beyrra, pemerintah seharusnya memberi ruang bagi pengembangan pembangkit berbasis masyarakat karena dapat memperkuat ketahanan sistem kelistrikan.

"Energi terbarukan berbasis komunitas dapat mengurangi risiko blackout. Sistemnya lebih mudah diperbaiki dan dipulihkan ketika terjadi gangguan," pungkasnya.