Agama Tetap Jadi Ruang Publik Utama Masyarakat Non-Barat
NU Online · Senin, 10 Agustus 2026 | 20:00 WIB
Intelektual dan Pengamat Sosial-Politik Fachry Ali di Ballroom Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gatot Subroto, Jakarta, Senin (10/8/2026). (Foto: istimewa)
Husnul Khotimah
Kontributor
Jakarta, NU Online
Intelektual dan Pengamat Sosial-Politik Fachry Ali menyatakan bahwa agama, khususnya Islam, tetap menjadi ruang publik (public sphere) utama di masyarakat non-Barat. Hal ini berbeda dengan masyarakat Barat yang mengalami penurunan pengaruh agama seiring munculnya ruang publik modern.
Hal tersebut ia sampaikan dalam diskusi bedah buku Islam, Conflict and Political Transformation in Southeast Asia terbitan Springer, yang digelar di Ballroom Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gatot Subroto, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Ia menyoroti tulisan salah satu penulis buku, Amin Mudzakkir, yang membahas kemunculan ruang publik berhadapan dengan ruang privat. Dari situ, Fachry menegaskan bahwa di masyarakat non-Barat, agama bukan sekadar bagian dari ruang publik, melainkan ruang publik itu sendiri.
"Dia membedah tentang kemunculan public sphere. Gitu. Tentu saja lawannya itu adalah private sphere. Nah, tiba-tiba kemudian saya sadar bahwa agama bagi masyarakat bukan Barat itu adalah public sphere. Dan karena itu, dia akan terus-menerus tampil ke depan, baik sebagai sumber ide maupun sumber pendukung dari sebuah gerakan," katanya.
Fachry menjelaskan, temuan tersebut menjawab kegelisahan yang telah lama ia pendam sejak menulis makalah pada 1989 di Universitas Leiden, Belanda, tentang gerakan protes Islam di Jawa abad ke-19. Saat itu, ia mengaku belum menemukan kerangka teoretis yang tepat untuk menjelaskan fenomena tersebut.
"Saya tidak tahu bagaimana menempatkannya secara teoretikal dan konseptual, kecuali melihatnya sebagai situasi yang bersifat sementara. Nah, dengan buku ini, saya menemukan jawabannya," ujar Fachry.
Sebagai informasi, konsep ruang publik merupakan sebuah gagasan yang populer lewat pemikiran filsuf Jerman, Jürgen Habermas, sebagai fondasi penting bagi negara yang demokratis. Secara umum, konsep tersebut merujuk pada ranah kehidupan sosial tempat warga dapat membahas dan membentuk opini bersama secara bebas, terlepas dari kekuasaan negara maupun kepentingan privat. Di Barat, ruang publik semacam itu umumnya dianggap tumbuh justru saat pengaruh agama dalam urusan publik menyusut.
Fachry membalik logika tersebut untuk konteks masyarakat non-Barat seperti Indonesia, dengan menempatkan agama bukan sebagai pihak yang tersingkir dari ruang publik, melainkan sebagai isi utama ruang publik itu sendiri.
Sebagai contoh konkret, Fachry menyebut besarnya jumlah pengikut Nahdlatul Ulama yang menurutnya secara otomatis membawa organisasi tersebut masuk ke ranah publik, sehingga mendorong tokoh seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tampil di panggung politik nasional. Kondisi tersebut, menurutnya, menjelaskan mengapa Gus Dur tampil secara struktural di panggung politik nasional, bukan semata sebagai pilihan pribadi.
"Seratus juta anggota NU itu adalah sebuah jumlah yang besar, yang mau tidak mau pasti terbawa ke wilayah publik. Abdurrahman Wahid itu tampil secara struktural karena agama, dalam hal ini Islam, lebih spesifik NU, memang sudah masuk di dalam public sphere," jelas Fachry.
Ia menyamakan pola kemunculan Gus Dur itu dengan peran para pemimpin lokal dalam Pemberontakan Banten yang diteliti oleh sejarawan Sartono Kartodirdjo dalam disertasinya.
Fachry menambahkan, pola serupa juga tampak pada partai-partai berbasis massa Islam yang lahir karena karakter agraris masyarakat Indonesia yang masih kuat, sehingga agama terus mewarnai wilayah publik dan politik.
"Sepanjang agrarian culture itu bertahan, maka sepanjang itu agama akan tetap menjadi bagian paling dominan dari public sphere di dalam pemikiran itu," tegasnya.
Ia lantas mencontohkan PKB, PKS, PAN, dan PPP sebagai partai yang lahir dari kondisi tersebut. Ia juga menceritakan pertemuannya dengan mantan Ketua Umum PPP di Surabaya untuk menanyakan kondisi partai berlambang Ka'bah itu belakangan ini.
"Kemarin saya ketemu ketua umumnya di Surabaya, saya bilang, gimana PPP? Dia bilang, enggak ke mana-mana. Karena udah dirusak oleh pemerintah sebelumnya, enak aja ketua umumnya diganti," ujar Fachry.
Terpopuler
1
Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar Resmi Buka Bahtsul Masail Pra-Muktamar Ke-35 NU
2
Sambut Muktamar ke-35 NU, MA IPNU Gelar Diskusi Panel Undang Bakal Calon Ketum PBNU
3
Antisipasi Sengketa, PBNU Tuntaskan SK Muktamar
4
Inovasi Penguatan Budaya Keselamatan Pasien, RSI NU Demak Juara II Nasional Pertemuan Ilmiah 2026
5
Karhutla Terus Berulang, 6 Provinsi Terdampak dan Puluhan Hektare Lahan Hangus
6
Kepemimpinan NU Dituntut Mampu Satukan dan Kuatkan Peran Masyarakat Sipil
Terkini
Lihat Semua