BPS Sebut Ketimpangan Nasional Menurun, Tapi Warga Kota Masih Terjepit

Jakarta, NU Online

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia atau Gini Ratio pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,375, mengalami penurunan dibandingkan 0,381 pada September 2024 dan 0,379 pada Maret 2024. Penurunan ini mencerminkan perbaikan dalam distribusi pengeluaran masyarakat secara nasional.

Hal itu diungkapkan oleh Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono dalam rilis resmi Statistik pada Jumat (25/7/2025).

"Pada Maret 2025, Gini Ratio Indonesia 0,375, turun 0,006 poin dari September 2024," ujarnya.

Ateng menjelaskan bahwa nilai Gini Ratio berada dalam rentang 0 sampai 1, di mana nilai mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

"Nilai Gini Rasio ini berada antara 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi atau semakin mendekati 1, maka semakin tinggi ketimpangannya," katanya.

Ketimpangan di Perkotaan Masih Lebih Tinggi

Meski ketimpangan secara nasional menurun, disparitas antara kota dan desa masih terasa jelas. Ketimpangan di wilayah perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan perdesaan.

Perkotaan turun dari 0,402 (September 2024) menjadi 0,395, Sedangkan Perdesaan turun dari 0,308 menjadi 0,299.

"Kalau dibandingkan antara Gini Ratio atau ketimpangan pengeluaran antara perkotaan dan pedesaan, maka ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan ketimpangan di pedesaan," ujar Ateng.

Berdasarkan data BPS, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia, dengan Gini Ratio mencapai 0,441. Sementara itu, Kepulauan Bangka Belitung mencatat tingkat ketimpangan terendah, yakni 0,222.

Lima provinsi dengan Gini Ratio tertinggi:

1. DKI Jakarta – 0,441
2. DI Yogyakarta – 0,426
3. Jawa Barat – 0,416
4. Papua Selatan – 0,412
5. Papua – 0,407

Lima provinsi dengan Gini Ratio terendah:

1. Kepulauan Bangka Belitung – 0,222
2. Kalimantan Tengah – 0,273
3. Sumatera Barat – 0,276
4. Maluku – 0,281
5. Kalimantan Selatan – 0,283

Distribusi pengeluaran di kalangan masyarakat juga masih timpang. Kelompok 40 persen penduduk terbawah hanya menguasai 18,65 persen dari total pengeluaran nasional.

Di perkotaan, kelompok ini hanya menyumbang 17,64 persen, sedangkan di perdesaan, angkanya lebih baik 21,75 persen.

Meskipun terdapat perbaikan dibandingkan periode sebelumnya, struktur pengeluaran nasional masih dikuasai oleh kelompok masyarakat atas.

Menurut Ateng penurunan Gini Ratio memang memberikan sinyal positif. Namun, ketimpangan struktural seperti kesenjangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan tempat tinggal di kota-kota besar masih menjadi tantangan besar.