Dasco Sampaikan Duka untuk Korban Aksi, Akui DPR Perlu Berbenah

Jakarta, NU Online

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan dan korban lain dalam aksi penyampaian pendapat beberapa waktu lalu. Ia juga berjanji akan melakukan reformasi di tubuh DPR RI agar menjadi lembaga yang lebih baik dan transparan.

“Kepada kawan-kawan semua, selaku pimpinan DPR, kami dalam kesempatan ini mengucapkan duka cita yang sangat mendalam atas berpulangnya almarhum Affan Kurniawan dan seluruh korban kejadian aksi penyampaian pendapat yang terjadi beberapa waktu yang lalu,” jelasnya saat pertemuan dengan perwakilan mahasiswa di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).

Dalam kesempatan itu, Dasco juga menyampaikan salam dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang berhalangan hadir.

“Sebelumnya saya menyampaikan salam dari Bu Puan yang pada hari ini berhalangan,” ucapnya.

Dasco mengakui bahwa DPR perlu berbenah. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas berbagai kekeliruan dan kekurangan DPR sebagai wakil rakyat. Menurutnya, evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan.

“Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh, dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dasco mengumumkan sejumlah keputusan penting hasil koordinasi pimpinan DPR.

Pertama, DPR akan menghentikan tunjangan perumahan anggota terhitung sejak 31 Agustus 2025. Kedua, DPR menetapkan moratorium kunjungan kerja luar negeri serta melakukan efisiensi terhadap kunjungan kerja dalam negeri.

Ia menegaskan bahwa reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Reformasi ini ditujukan agar DPR menjadi lembaga yang lebih baik dan transparan.

Terkait tuntutan publik, Dasco menyampaikan bahwa DPR telah berkomunikasi dengan pemerintah. Ia menyebut perwakilan massa akan diterima langsung oleh pemerintah pada keesokan harinya.

“Barusan kami sudah melakukan komunikasi via WhatsApp dengan pemerintah, kawan-kawan sekalian akan diterima oleh pihak pemerintah besok,” ujarnya.

Bersama pemerintah, lanjut Dasco, akan dibahas sejumlah isu penting, yakni pembentukan Tim Investigasi Dugaan Makar, penyusunan Undang-Undang Perampasan Aset, pengurangan pajak, serta kebijakan lain yang membutuhkan kolaborasi antara DPR dan pemerintah.

“Serta beberapa hal yang harus memang dilakukan oleh pemerintah dan DPR,” terangnya.