Diskusi di UGM Memanas, Mahasiswa Semprot Budiman Sudjatmiko dan Kebijakan Prabowo

Yogyakarta, NU Online

Aliansi Mahasiswa UGM mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam diskusi bertajuk Pancasila Pemersatu Bangsa(?) yang digelar di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Yogyakarta, Senin (15/6/2026).

Dalam diskusi tersebut, mahasiswa menilai pemerintah belum menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Di hadapan sejumlah pejabat pemerintah, mereka mempertanyakan makna pembicaraan mengenai Pancasila ketika kritik publik masih kerap dianggap sebagai gangguan dan berbagai tuntutan masyarakat belum memperoleh respons yang memadai.

Mahasiswa UGM juga menyoroti sejumlah persoalan sosial dan ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat. Mereka menyebut isu konflik agraria, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, hingga harga kebutuhan pokok sebagai persoalan yang membutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah.

Selain itu, sejumlah program pemerintah turut menjadi sorotan, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa mempertanyakan efektivitas sejumlah program yang menyerap anggaran besar negara.

Mereka menilai pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dan tidak sekadar menjadi agenda administratif maupun politik.

Forum diskusi tersebut turut dihadiri Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Suasana diskusi mulai memanas setelah Budiman mengajak mahasiswa menyampaikan kritik secara langsung dari podium. Budiman dengan lantang mengatakan, “Silakan kritik kami di sini, jangan di media sosial.”

Tak lama setelah pernyataan tersebut, sejumlah mahasiswa tersulut karena Budiman dinilai membatasi ruang kritik dan aspirasi rakyat. Budiman juga dicap oleh mahasiswa sebagai pengkhianat reformasi.

 

Mereka mempertanyakan tanggung jawab pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat dan menilai sejumlah kebijakan belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat.

Aliansi Mahasiswa UGM menegaskan bahwa kritik yang mereka sampaikan bukanlah bentuk penolakan terhadap negara maupun Pancasila. Sebaliknya, mereka ingin mengingatkan pentingnya menjadikan nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan kedaulatan rakyat sebagai landasan utama dalam penyusunan serta pelaksanaan kebijakan publik.

Mereka menilai Pancasila tidak semestinya berhenti sebagai narasi yang disampaikan dalam forum-forum resmi. Menurut mereka, nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Aliansi Mahasiswa UGM menutup pernyataan sikapnya dengan menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan melalui kebijakan yang menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Mereka mengakhiri kritik tersebut dengan kalimat, “Kedamaian tanpa keadilan adalah ilusi” dan teriakan "Revolusi!".

 

Kontributor: Nisfatul Laila