Gaji Hakim Naik 280 Persen, Diklaim untuk Tegakkan Hukum dan Keadilan

Jakarta, NU Online 

Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah telah menaikkan gaji sejumlah hakim hingga 280 persen. Langkah ini, menurutnya, merupakan bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

“Kami bekerja untuk menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu yang penting adalah memastikan gaji hakim berada dalam kondisi baik. Kami telah menaikkan untuk beberapa hakim sampai 280 persen,” kata Prabowo dalam pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Selain peningkatan kesejahteraan hakim, Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas pelanggaran hukum di sektor sumber daya alam. 

Ia menyinggung ribuan hingga jutaan hektar perkebunan kelapa sawit yang diduga melanggar aturan, termasuk berada di kawasan hutan lindung dan tidak melaporkan luas lahan secara resmi.

Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Prabowo melaporkan bahwa pemerintah sudah menguasai kembali 3,1 juta hektare lahan sawit dari potensi 5 juta hektare yang terindikasi melanggar. Dari total 3,7 juta hektare yang terverifikasi melanggar, mayoritas telah diambil alih oleh negara.

"Ada keputusan pengadilan 18 tahun lalu yang memerintahkan penyitaan kebun sawit, tapi tidak pernah dilaksanakan. Saya sudah perintahkan untuk dikuasai kembali oleh negara, dan TNI mengawal proses ini karena sering terjadi perlawanan," ujarnya.

Prabowo juga menyoroti maraknya tambang ilegal. Berdasarkan laporan aparat, terdapat 1.063 tambang ilegal yang berpotensi menyebabkan kerugian negara minimal Rp300 triliun. Ia berjanji akan menindak tegas pelaku pelanggaran, tanpa memandang jabatan atau latar belakang.

"Apakah orang besar, orang kuat, jenderal dari TNI, polisi, atau mantan jenderal tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat. Bahkan kalau ada kader dari partai saya sendiri yang terlibat, tidak akan saya lindungi," tegasnya.

Prabowo meminta dukungan semua partai politik untuk agenda penegakan hukum ini, dengan tujuan menjaga kedaulatan negara dan melindungi kepentingan rakyat.

Dalam pidato tersebut, ia juga mengatakan perlunya ada pengawasan dan transparansi dalam menjalankan kekuasaan sebuah negara modern.

"Kita paham dan mengerti bahwa dalam suatu negara modern perlu ada pengawasan, perlu ada transparansi dalam menjalankan kekuasaan. Jika ada kekuasaan yang tidak diawasi maka kekuasaan akan menjadi korup. Kekuasaan yang absolut akan menjadi korup secara absolut," katanya.