Kemenhaj Kaji Biaya Haji 2027, Pertimbangkan Faktor Pelemahan Rupiah dan Harga Avtur

Jakarta, NU Online

Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengatakan bahwa pemerintah tengah mengkaji besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027. Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang tidak dapat dihindari, seperti pelemahan nilai tukar rupiah serta kenaikan harga avtur yang berpengaruh terhadap biaya operasional.

 

Hal itu disampaikannya usai Apel Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447H/2026 di Lapangan Makodau I, Asrama Haji, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu (4/7/2026).

 

Ia menambahkan, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga melakukan peningkatan sejumlah layanan yang berdampak pada kenaikan biaya pelayanan.

 

 "Sehingga kita mulai menghitung-hitung dengan teman-teman Komisi 8 DPR berapa yang layak, yang pantas, dan tentu tidak memberatkan kepada jamaah haji kita. Nanti kita akan bicarakan, kita akan bahas di Panja (Panitia Kerja) DPR," katanya.

 

Tak hanya itu, Gus Irfan juga menyampaikan evaluasi layanan haji di Mina yang kapasitasnya tidak bisa bertambah, sementara jumlah jemaah terus meningkat setiap tahun. Kondisi itu, menurutnya, membuahkan gagasan berupa pembangunan tenda bertingkat.

 

"Tapi itu tergantung dari komunikasi kita dengan pihak Saudi nantinya," jelasnya.

 

Lebih lanjut, Gus Irfan menjelaskan bahwa masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi, termasuk layanan kesehatan bagi jemaah haji. Meski angka kematian jemaah berhasil ditekan, ia menilai capaian tersebut belum memuaskan.

 

"Kita berharap tahun depan bisa sekitar 200, syukur bisa kita tekan lagi," katanya.

 

Ia mengatakan bahwa berbagai apresiasi yang diterima Kementerian Haji dan Umroh (Kemenhaj) menjadi penyemangat dalam menjalankan tugas. Namun, menurutnya, evaluasi merupakan hal yang paling penting agar berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026 dapat diperbaiki pada musim haji berikutnya.

 

"Kita berharap kekurangan-kekurangan yang kita lakukan kemarin kita perbaiki. Tentu banyak hal yang perlu kita perbaiki," ujarnya.

 

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Evaluasi Haji 2026. Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran penyelenggara haji.

 

"Artinya, mereka, para pejabat sampai ke daerah, akan terbuka sisi mana yang bisa diperbaiki dan sisi mana yang perlu ditingkatkan," katanya.

 

Marwan menilai, berbagai apresiasi yang disampaikan masyarakat terhadap penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan adanya peningkatan layanan dari Kemenhaj. 

 

Salah satu hal yang menjadi perhatian, lanjutnya, adalah aspek istitha'ah kesehatan jemaah haji. Ia memandang, pembinaan kesehatan sebaiknya sudah dimulai sejak seseorang ditetapkan sebagai calon jemaah haji. 

 

"Mungkinkah Kementerian Haji, sejak ditetapkan jamaah haji, sudah kita rawat? Problemnya, Kementerian Haji tidak punya infrastruktur yang memadai," terangnya.