Kemensos Minta Tambahan Rp22,49 Triliun, 1,4 Juta Lansia Terancam Tak Dapat Bansos

Jakarta, NU Online

Sebanyak 1,46 juta lansia dan penyandang disabilitas tunggal miskin berpotensi tidak menerima bantuan sosial berkelanjutan pada 2027 apabila usulan tambahan anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp22,49 triliun tidak disetujui pemerintah dan DPR.

Hal itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Menurutnya, tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk memenuhi berbagai target pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

“Izinkan kami menegaskan kembali mengapa anggaran ini penting, karena seluruh usulan yang kami ajukan hari ini berakar pada tiga mandat RPJMN yang harus kami wujudkan, yaitu kemiskinan ekstrem turun di bawah 0,5 persen pada 2026, tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 4,5 hingga 5 persen pada 2029, serta graduasi 1,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per tahun hingga 2029,” ujar Gus Ipul.

“Tentu ini bukan target Kementerian Sosial semata. Ini adalah mandat dari Presiden kepada kita semua dan Kementerian Sosial menjadi salah satu ujung tombak pelaksanaannya,” lanjutnya.

Gus Ipul menjelaskan, pagu indikatif Kemensos pada 2027 sebesar Rp84,71 triliun masih jauh dari kebutuhan riil yang mencapai Rp107,20 triliun.

“Ada kesenjangan yang nyata antara apa yang diperintahkan dan apa yang bisa kami lakukan dengan pagu yang ada saat ini,” ungkapnya.

Ia menyebut kekurangan anggaran terbesar terjadi pada program pemberdayaan sosial-ekonomi, Sekolah Rakyat, serta bantuan langsung bagi lansia dan penyandang disabilitas.

“Lansia dan disabilitas, tidak ada satu rupiah pun dalam pagu indikatif untuk bantuan langsung berkelanjutan bagi 1,46 juta lansia dan disabilitas tunggal miskin,” katanya.

Menurut Gus Ipul, dampak kekurangan anggaran tidak hanya dirasakan kelompok lansia dan penyandang disabilitas. Sedikitnya 420 ribu keluarga berisiko tidak menerima bantuan sembako melalui Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), 270 ribu anak yatim piatu berpotensi kehilangan layanan rehabilitasi sosial, serta operasional Sekolah Rakyat terancam terganggu.

“Kami perlu menyampaikan ini dengan jujur. Jika usulan tambahan Rp22,49 triliun tidak dapat terpenuhi, dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.

“Pertama, sebanyak 1.461.169 lansia dan disabilitas tunggal miskin tidak mendapat bantuan langsung berkelanjutan. Nilai anggaran yang belum tersedia mencapai Rp3,51 triliun,” lanjutnya.

Selain itu, sebanyak 101.606 siswa Sekolah Rakyat berpotensi terdampak karena operasional program tersebut pada 2027 masih mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp3,64 triliun.

“Tentu kondisi ini akan mengganggu keberlangsungan proses belajar-mengajar di Sekolah Rakyat,” katanya.

Gus Ipul menegaskan bahwa tambahan anggaran yang diajukan bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan menyangkut perlindungan negara terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan.

“Tentu usulan tambahan ini bukan sekadar angka di atas kertas. Setiap rupiah mewakili satu warga negara yang seharusnya dilindungi oleh negara. Kami memohon dukungan Komisi VIII untuk mewujudkannya,” pungkasnya.