P2G Nilai Kebijakan Sekolah Rakyat Terkesan Mepet dan Terburu-buru

Jakarta, NU Online

Ketua Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri mencatat ada potensi masalah mendasar terkait sekolah rakyat yang digagas pemerintah. Ia menyebut sejak ide ini diluncurkan persiapan waktu yang dilakukan pemerintah terkesan mepet dan terburu-buru.

"Pertama harus kami akui ide sejak sekolah rakyat ini diluncurkan kemudian dipersiapkan, direkrut para guru dan kepala sekolahnya. Kami melihat persiapan waktu sangat sempit dan terkesan terburu-buru," kata Iman saat diwawancarai lewat sambungan telepon pada Selasa (1/7/2027).

Dia mengkhawatirkan kalau ternyata implementasi sekolah rakyat banyak hal-hal mengganggu dan tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

"Misal sekolah rakyat akan dilakukan di tahun ajaran baru gitu ya, Juli. ini juga harus dipikirkan ketika ini jadi sekolah yang sistem berasrama yang mengelola asrama itu juga harus bisa berintegritas dengan pembelajaran secara akademik yang dilakukan di sekolah," jelas Iman.

Kemudian potensi masalah selanjutnya kata Iman persoalan bahwa Kementerian Sosial tidak mempunyai pengalaman dalam mengelola sekolah berasrama sehingga bisa menjadi masalah di kemudian hari.

"Jujur saja dalam catatan kami tidak pernah melihat bahwa Kementerian Sosial ini punya pengalaman dalam mengelola sekolah berasrama," tegas Iman.

Namun, Iman beranggapan pihak P2G melihat presiden Prabowo mempunyai itikad baik untuk berkomitmen memberikan pelayanan fasilitas, ia berharap pendidikan dan asrama untuk anak-anak miskin ekstrem selama 24 jam mendapat pelayanan yang baik.

"Kami sampaikan ada i'tikad baik dari bapak Prabowo ini ingin agar anak-anak miskin ekstrem memiliki fasilitas belajar 24 jam yang sangat baik," ujar Iman.

Akan tetapi, Iman juga mengingatkan kebijakan pendidikan ini harus merata. Ia menyebut pemerintah jangan hanya fokus dalam sekolah berasrama, namun anak yang sekolah reguler sekolah swasta atau negeri jangan sampai diabaikan terkait kualitas pendidikannya.

"Karena itu tadi yang kami harapkan kemerataan bukan hanya sekolah rakyat, tetapi juga untuk semua sekolah secara merata oleh semua anak di Indonesia. Ingat kita masih punya PR 4 juta anak putus sekolah di Indonesia kita berharap semuanya bisa terakomodasi," tutupnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan rekrutmen guru dan penjaringan siswa untuk sekolah rakyat telah dimulai pada pertengahan April 2025 lalu. Mensos mengatakan pemerintah butuh lebih dari 1.000 guru di 53 lokasi sekolah rakyat yang sudah siap beroperasi.

Mensos mengaku belum bisa memberi tahu angka pasti dari guru yang dibutuhkan itu. Namun Mensos menyebut akan ada dua jenis guru, yaitu guru formal dan guru pendidikan karakter.

Adapun guru formal bakal mengajarkan mata pelajaran kepada siswa mulai pagi hingga sore hari, sedangkan guru pendidikan karakter bertugas membangun karakter siswa mulai sore sampai malam.