Pengamat Ragukan Keberhasilan MBG dan KDMP Jika Rantai Pasok Tak Lancar

Jakarta, NU Online

 

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) akan sulit diwujudkan jika rantai pasok terganggu akibat tidak tersedianya layanan transportasi.

 

"Ketika anggaran negara mulai mengetatkan ikat pinggang, wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, serta terluar kerap menjadi pihak pertama yang menanggung dampaknya," katanya kepada NU Online pada Senin (20/7/2026).

 

Djoko melihat, indikasi tersebut dilihat dari sebuah kejadian saat penghentian operasional angkutan penyeberangan perintis karena kendala fiskal telah memicu efek berantai yang melumpuhkan berbagai sektor penting. 

 

"Tidak hanya mengisolasi wilayah, krisis konektivitas ini bahkan mulai mengancam keberhasilan program strategis nasional yang sedang digalakkan pemerintah," katanya.

 

Ia menjelaskan bahwa dampak awal yang muncul adalah terputusnya konektivitas sehingga sejumlah wilayah menjadi terisolasi. Menurutnya, kapal penyeberangan perintis merupakan satu-satunya sarana mobilitas bagi masyarakat di pulau-pulau kecil. 

 

"Akses warga menuju pusat ekonomi, layanan kesehatan rujukan, maupun fasilitas pendidikan tinggi pun seketika lumpuh," jelasnya.

 

Kemudian, Djoko menilai bahwa jika penghentian itu berlanjut maka akan berefek pada menyebabkan terganggunya pasokan barang yang berpotensi memicu inflasi di daerah. 

 

Ia menjelaskan bahwa kapal perintis selama ini menjadi jalur utama distribusi kebutuhan pokok, bahan bangunan, dan bahan bakar minyak (BBM) ke pulau-pulau terpencil. 

 

"Alternatif lain seperti menyewa kapal swasta membutuhkan biaya yang jauh lebih mahal. Akibatnya, kelangkaan barang tidak terhindarkan dan lonjakan harga tinggi langsung membebani konsumen di daerah tujuan," katanya.

 

Ia menambahkan, dampak lainnya adalah melemahnya ekonomi lokal dan menurunnya pendapatan masyarakat. Djoko menjelaskan bahwa tanpa kapal perintis, hasil pertanian, perikanan, maupun kerajinan dari daerah 3T sulit dipasarkan ke luar wilayah. 

 

"Masyarakat kini terjepit dalam situasi sulit, yaitu pendapatan mereka hilang, sementara biaya hidup melonjak akibat mahalnya pasokan logistik yang masuk," jelasnya.

 

Terkait kejadian tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah mengadakan rapat koordinasi antara pemerintah dan DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/7/2026). 

 

Ia mengatakan, salah satu keputusan yang dihasilkan dalam rapat adalah penambahan anggaran bagi dua perusahaan pelayaran milik negara, yakni PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Prasetyo mengungkapkan, kebutuhan tambahan anggaran untuk ASDP mencapai sekitar Rp139 miliar, sedangkan Pelni memerlukan tambahan sekitar Rp70 miliar.

 

Prasetyo juga menyampaikan bahwa rapat turut membahas permohonan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Kementerian Perhubungan. Ia menambahkan, nilai penambahan anggaran yang diajukan untuk Kementerian Perhubungan berkisar antara Rp2,3 triliun hingga Rp2,4 triliun.

 

"Permohonan untuk ABT dari Kementerian Perhubungan yang tadi kita sepakat untuk segera hari ini antara Menteri Perhubungan dan Dirjen Anggaran, tim teknisnya untuk mendetailkan," terangnya.